20.1 C
New York
Kamis, Desember 11, 2025
BerandaPemerintahanIni Kata Gubernur Banten Soal Honorer K2 Banten Minta Penerimaan CPNS Dihapus

Ini Kata Gubernur Banten Soal Honorer K2 Banten Minta Penerimaan CPNS Dihapus

-

CILEGON, SSC – Honorer Kategori dua (K2) di Banten melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden RI, Jakarta, kemarin. Hari ini, ribuan pegawai honorer juga melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang.

Dalam aksi, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta untuk mengangkat Honorer menjadi PNS, menolak rencana KemenPAN RB membuka penerimaan CPNS. Prgawai juga meminta agar pemerintah pusat merevisi Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan menghapus Permenpan Nomor 36 tahun 2018.

Gubernur Banten, Wahidin Halim yang diminta tanggapannya mengaku, sulit untuk mengakomodir tuntutan yang diminta pegawai honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS. Masalah itu tidak dapat terselesaikan karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat.

“K2 Memang kan ada permasalahan, ketika pemerintah pusat tidak punya anggaran. Kan (kewenangan) itu pemerintah pusat, (penerimaan) PNS-nya. Waktu saya jadi DPR RI, saya ketua timnya (usulkan angkat Honorer K2 menjadi PNS) untuk minta ke pemerintah,” ungkapnya usai menyerahkan bantuan Jamsosratu secara simbolis di rumah dinas Walikota Cilegon, Selasa (18/9/2018).

Soal desakan pegawai honorer meminta pemprov menolak penerimaan CPNS, Wahidin enggan menggubris tuntutan itu. Seluruh kebijakan terkait rekrutmen CPNS, kata dia, ada pada kewenangan pemerintah pusat.

“Sekarang malah disuruh ikut tes juga yang K1. Jadi (tes) ngga bisa dihindari, ya mungkin ada perbedaan dari sisi substansi dan materi tesnya. Bagaimana kita menolak (tes), orang kebijakan pemerintah pusat kok. Kota, kabupaten, provinsi menolak bagaimana, mau melawan kebijakan pusat?,” ujarnya.

WH membantah, bila tidak dapat memecahkan aspirasi yang disampaikan. Namun, Ia beralasan, perekrutan CPNS oleh pusat ini memiliki dasar yang arah kebijakannya bertujuan baik dan tidak perlu ditolak.

“Bukan sulit, tapi kita tidak mau melawan pemerintahan yang sah. Ini kan adalah salah satu upaya pemerintah menambah PNS. Bagaimana mereka yang mau ikut ujian kalau ditunda dan ditolak,” terangnya. (Ronald/Red)

Redaksi Selatsunda
Redaksi Selatsundahttps://selatsunda.com
Sajian informasi dikemas dengan tulisan berita yang independen

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -