JAKARTA, SSC – Direktur Utama PT Krakatau Steel (persero) Tbk, Silmy Karim angkat bicara terkait program restrukturisasi di tubuh KS. Kebijakan restrukturisasi secara menyeluruh dengan melibatkan anak perusahaan diambil sebagai upaya penyelamatan perusahaan sehingga KS kembali sehat dan berdaya saing.

Silmy menerangkan, restrukturisasi yang dijalankan meliputi restrukturisasi hutang, restrukturisasi bisnis, dan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi ini bertujuan agar Krakatau Steel lebih efisien dan kompetitif di tengah persaingan industri baja global yang sangat kompetitif.

Lebih jauh kata Silmy, langkah-langkah yang dilakukan adalah penjualan aset-aset non core, perampingan organisasi, mencari mitra bisnis strategis, spin-off, serta pelepasan unit kerja yang semula bersifat cost center yang hanya melayani induk perusahaan (KS), menjadi bagian dari pengembangan bisnis anak perusahaan sehingga bersifat profit center. Program ini disebut juga cost to profit center.

Baca : Demo Tolak Restrukturisasi dan PHK, Ketua Serikat Cilegon: Dirut KS Jangan Bersembunyi

Dipaparkan Silmy, program ini kan membuat unit-unit kerja di internal KS akan lebih optimal sehingga mampu menjalankan bisnis secara efisien dan lebih produktif. Sementara anak perusahaan yang mendapat tambahan karyawan dari KS akan dapat mengembangkan bisnisnya untuk mendapatkan pasar dan pendapatan baru dari luar KS Group.

Untuk diketahui, kebijakan restrukturisasi turut menyangkut lilitan hutang KS selama 7 tahun berturut-turut. Data kerugian KS pada 2012 mencapai US$ 19,56 Juta, tahun 2013 US$ 13,6 Juta, tahun 2014 US$ 154,185 Juta.

Kemudian keuangan KS membukukan rugi pada tahun 2015 mencapai US$ 326,154 Juta, di 2016 US$ 180,724 Juta, tahun 2017 US$ 86,097 Juta dan 2018 ini kerugian mencapai US$77,163 Juta.

“Saya mengajak seluruh anak usaha KS untuk bersama-sama menyelamatkan bisnis baja KS karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu mengedepankan semangat gotong-royong dan kebersamaan semua pihak,” ujar Silmy dalam siaran persnya, Selasa (2/7/2019).

Ia menyadari program restrukturisasi dan transformasi perusahaan ini bukanlah kebijakan yang populer dan dapat menyenangkan semua pihak. Namun, manajemen menjamin program yang dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.

“Jadi tidak benar ada PHK massal kepada karyawan Krakatau Steel. Restrukturisasi organisasi tidak selalu identik dengan Pemutusan Hubungan Kerja, ada banyak cara dalam perampingan struktur organisasi,” paparnya.

Manajemen terus mengupayakan komunikasi yang harmonis dengan stakeholder terkait, khususnya serikat dan karyawan, pemerintah baik pusat maupun daerah, Kementerian BUMN, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menjalankan program restrukturisasi ini.

Silmy menambahkan, bahwa program ini perlu dilakukan guna menyelamatkan KS sebagai produsen baja nasional yang memiliki aspek strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebagai tulang punggung industri dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di Indonesia.

Diharapkan dengan program ini, PT Krakatau Steel akan lebih lincah dalam pengembangan bisnis dan pasarnya di masa mendatang. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here