ASN mengikuti apel pagi di halaman Kantor Pemerintahan Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengaku tengah mematangkan perombakan pegawai jelang pelaksanaan rotasi dan mutasi bersama dengan Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Kepangkatan) Cilegon. Ini dilakukan agar penempatan pegawai tidak salah kebijakan.

“Masih Check and recheck dulu. Saya ingin memastikan penempatannya benar atau tidak, sesuai atau tidak,” kata Edi kepada awak media, Jumat (17/5/2019).

Ia menambahkan, rencana perombakan pegawai ini masih perlu dilakukan dua kali pembahasan supaya penempatan pegawai benar-benar sesuai dengan kompetensinya.

“Masih ada sekira dua kali pembahasan yang musti kita matangkan untuk proses rotasi dan mutasi ini. Mungkin bisa sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran penyelenggaraan mutasi rotasi tersebut,” tambah Edi.

Soal kebijakan itu berada pada hak prerogratifnya sebagai kepala daerah, Edi menyerahkan hasil akhir pembahasan tersebut sepenuhnya kepada Baperjakat. Ia menitipkan agar Baperjakat juga turut memprioritaskan pegawai yang terkena demosi dan penghapusan UPTD.

“Meski saya punya hak prerogratif, saya gak bisa seperti itu. Kan ketua Baperjakatnya Bu Sari (Sekda Cilegon). Biar Baperjakat yang mengatur semuanya. Yang jelas, penggodokan penempatan pegawai tidak boleh main- main. Saya bersama Tim Baperjakat pun saat ini masih memikirkan pegawai dan pejabat yang terkena dampak demosi. Kayak Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), dimana organisasi perangkat daerah (OPD) itu diubah menjadi salah satu bagian di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon,” urainya.

Lebih jauh ditegaskannya, rotasi dan mutasi ini haruslah diputuskan dengan tepat. Karena, kedepan jangan sampai berdampak terhadap roda pemerintahan yang berjalan.

“Enggak bisa main-main untuk memutuskan hal tersebut. Karena dampaknya bakal menurun kinerja dari pegawai maupun pejabat tersebut,” tegas dia.

Ia melanjutkan, rencana pelaksanaan mutasi dan rotasi nantinya akan dilakukan secara paralel. Agar tidak menyalahi aturan, Pemkot Cilegon saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah yang sedang digodok oleh DPRD Cilegon. Sebagai dasar hukum, Pemkot Cilegon mengeluarkan Peraturan Walikota.

“Sudah dapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan juga DPRD Kota Cilegon. Persetujuan itu diketahui usai Pemkot Cilegon melakukan konsultasi. Jadi sudah ada masalah lagi Pemkot Cilegon menggelar mutasi rotasi ini,” pungkasnya. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?