Kadindik Kota Cilegon, Muhtar Gojali. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon tak akan lama lagi akan membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk tahun pelajaran 2019-2020. Namun, Dindik saat ini masih mencari formula yang tepat khususnya menyangkut persoalan Zonasi untuk PPDB SMP.

Kepala Dindik Cilegon, Muhtar Gojali mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak menemukan kendala terkait rencana pelaksanaan PPBD tingkat SD. Namun kendala justru diperkirakan akan muncul di tingkat SMP. Salah satunya terkait jalur zonasi yang menyangkut jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah.

Kendala ini, kata Kadis, masih disesesuaikan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SMP, SMA, dan SMK. Menurutnya, kendala  itu masih dikaji dan dicari formulasinya.

Untuk diketahui, PPDB  berdasarkan permendikbud tersebut dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90%), prestasi (kuota maksimal 5%) dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5%).

“Yang sedikit ada masalah ini, untuk SMP. Misalnya, kalau kita mau pakai (domisili peserta di wilayah Pulomerak tidak sesuai) zonasi (sekolah di Cilegon), Purwakarta kemudian teriak. (Alasannya) Ngga bakalan bisa dia ke SMP negeri (wilayah Cilegon), karena jauh. Pasti dari Purwakarta itu yang paling ujung sudah 3 kilometer. Itu yang ingin kita sikapi dengan pola zonasi, berapa persen. Sesungguhnya kita menyikapi itu,” ujar Kadis dikonfirmasi, Jumat (17/5/2019).

“Justru itu yang kita antisipasi seperti (peserta asal) dari Merak ke SMP 1 (zonasi Cilegon). Nah ini sedang kita cari solusinya, formulasinya,” sambungnya.

Selain kendala zonasi, kata Muhtar, Dindik juga masih mengkaji persoalan lain diluar mekanisme jalur PPDB. Yang dikaji menyangkut bilamana jumlah peserta didik yang diterima atau lolos PPDB melebihi daya tampung sekolah. Sebagaimana dalam aturan untuk jumlah peserta didik SMP dalam satu kelas paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik.

Muhtar mencontohkan, Seperti masalah yang sempat terjadi tahun lalu di suatu sekolah, ada desakan masyarakat yang meminta penambahan ruang kelas. Namun fasilitas kelas yang tersedia tidak sesuai dengan daya tampung peserta didik yang lolos penerimaan.

Hal itu juga, kata dia, masih perlu dikaji oleh pihaknya agar tidak ada peserta didik yang putus sekolah.

“Tapi itu kita lihat situasi di sekolah. Kalau kita buka 11 kelas, tapi fasilitasnya tidak ada, kan nggak mungkin bisa. Masak belajar mengajarnya diluar kelas. Kan tidak mungkin,” tuturnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?