Salah satu tempat usaha kafe di area Bunderan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon tak ada pengunjung dimasa PPKM darurat, Belum lama ini. Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Pemberlakuan PPKM darurat sangat berdampak pada sendi-sendi perekonomian di Kota Cilegon. Ini juga dialami para pelaku UMKM.

Pun sampai saat ini dimasa PPKM diperpanjang, nasib usaha dari para pelaku usaha mikro kecil ini sudah mulai terkapar. Mereka mengeluh, omset yang diperoleh anjlok.

Hal ini diungkapkan oleh seorang pedagang kuliner, Irfan Hidayat usai melakukan mediasi dengan kepala daerah Kota Cilegon bersama sejumlah pelaku UMKM saat di Kantor Puspemkot, Jumat (30/7/2021).

Pedagang biasa berjualan di Bunderan Cibeber ini mengaku penerapan PPKM darurat sudah sangat membuat usaha dia dan pedagang lainnya di Cilegon begitu terpuruk. Karena dimasa PPKM darurat, omset usaha pelaku UMKM anjlok.

“Bukan turun lagi, anjlok. Saya malam minggu pekan lalu, dapat cuman Rp 15 ribu. Sementara untuk bayar tukang angkut, saya bayarnya Rp 15 ribu. Jadi pulang ke rumah itu nggak bawa duit sama sekali. Itu terjadi 13 hari,” ujarnya.

Irfan mengungkapkan, omset usahanya saat kondisi normal sebelum merebaknya Covid-19 berjalan baik. Namun saat mulai pandemi merebak hingga dikeluarkan kebijakan penerapan new normal, omset mulai menurun. Ia mengaku, usahanya dirasa makin terburuk pada saat ini. Pada pemberlakuan PPKM darurat, omset para pedagang anjlok hingga 95 persen.

“Sebelum ada covid, kita hitung omset rata-rata Rp 800 ribu sampai Rp 1,5juta perhari. Covid jilid pertama 200 sampai 300 ribu, adapun kemudian sampai akhir ini, penurunannya sampai 90-95 persen,” tuturnya.

Baca juga  Realisasikan Bunkering, Krakatau International Port Lengkapi Pelayanan Kapal di Selat Sunda

Mengenai pertemuan pedagang dengan walikota, kata dia, itu adalah upaya agar kepala daerah dapat mendengar secara langsung dampak yang dirasa pedagang. Termasuk keluhan yang sama juga dialami ojek online.

Dari 4 poin yang diaspirasikan pada pertemuan tersebut salah satunya mengenai penutupan jalan protokol, kata dia, akan dievaluasi kepala daerah.

Menurutnya, jalan protokol yang selama ini ditutup bukan hanya berdampak pada keberlangsungan usaha para pedagang tetapi juga nasib ojek online. Pedagang berharap, kebijakan tersebut dapat dievaluasi.

“Kondisi penjualan kita dengan adanya penyekatan, PPKM di jalan raya, itu agak menyulitkan teman-teman ojol, dalam membantu memasarkan produk kami sampai ke konsumen. Alhamdulilah, itu akan dievaluasi,” harapnya.

Keluhan soal kebijakan pembatasan kegiatan saat PPKM darurat juga dirasa berdampak oleh seorang ojek online, Dani Permana.

Dani berujar, omsetnya turun drastis saat pelanggan pekerja perkantoran yang biasa menggunakan ojol kini tidak lagi menggunakan jasanya. Karena dimasa PPKM darurat ini, kegiatan perkantoran dibatasi.

“Kan yang biasa kerja, sekarang tidak ke kantor. Kan yang ke kantor tidak ada lagi penumpang. Sekarang mengandalkan food, di makanan saja,” ujarnya.

Dani mengaku kini hanya mengandalkan pengantaran makanan. Tetapi itu pun tidak menambah pendapatannya malah merugikannya.

Jalan protokol yang ditutup malam hari membuatnya sulit mendapatkan penghasilan lebih. Karena ia tidak bisa lewat leluasa mengambil pesanan pelanggan di restoran/tempat makan di jalan protokol.

Baca juga  KPU Cilegon Tindak Lanjuti PAW Anggota DPRD Meninggal Dunia

Dani mengaku benar-benar merugi. Biaya operasionalnya jadi lebih tinggi ketimbang ongkos jasa pengantaran. Karena harus memutar jauh motornya untuk mendapat pesanan pelanggannya.

“Apalagi kalau resto yang buka di atas jam 19.00, kita nggak bisa lewat. Kita putar jauh, muter ke belakang, nggak boleh lewat (jalan protokol). Yang boleh itu yang kerja doang,” tuturnya.

“Bensin jadi bertambah. Ongkos mah nggak nambah, kan ongkos sesuai aplikasi. Yang biasa 15 menit, ini lebih karena muter jauh,” terangnya.

Ia berharap, ada solusi atau kebijakan yang pro terhadap ojol online. Seperti, jalan protokol bisa kembali dibuka saat malam hari. Jalan protokol bukan hanya bisa dibuka untuk pekerja sektor kritikal saja tetapi ojol juga diharapkan bisa diberi kelonggaran.

Sementara, Walikota Helldy menanggapi hal ini mengaku, keluhan pedagang ditampung pihaknya. Ia menyatakan, aturan PPKM darurat dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan di daerah lain. “Kami minta pedagang bisa berjualan bisa dimajukan mulai pukul 14.00 WIB atau pukul 15.00 WIB yang biasa jualan sore hari,” tuturnya.

Helldy mengaku akan melonggarkan aturan penutupan jalan protokol untuk ojek online. Ia juga akan meminta Satgas Covid-19 yang ada di lapangan agar tidak melakukan patroli sebelum pukul 20.00 WIB. Namun, untuk memberi kelonggaran pedagang berjualan hingga lebih dari pukul 20.00 WIB, Ia tetap melarangnya.

“Kami minta, pedagang sabar hingga tanggal 2 Agustus 2021,” pungkasnya.
(Ronald/Red)