Kejari Kota Cilegon bersama Pemkot mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi kepada Perangkat daerah dan tokmas di Kantor Kecamatan Pulomerak, Kamis (22/6/2023), Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kejaksaan Negeri Kota Cilegon melakukan upaya pencegahan korupsi kepada perangkat daerah baik kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah Kecamatan Pulomerak. Kegiatan pencegahan kerja sama dengan Pemerintah Kota Cilegon ini dilakukan terutama kaitannya dengan pelaksanaan program Dana Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga (Salira).

Kepala Kejari Cilegon, Diana Wahyu Widiyanti mengatakan, program Pemkot seperti salah satunya program Salira dijalankan dengan menggunakan dana negara. Ketika uang negara digunakan, Kejari hadir untuk melakukan pendampingan.

Kajari mengungkapkan, selama ini masyarakat menganggap kejaksaan sebagai institusi yang hanya menangani perkara hukum. Tetapi ada fungsi lainnya baik pelayanan dan pencegahan.

“Kejaksaan itu kan fungsinya bukan penyidikan saja, ada fungsi-fungsi pelayanan hukum, ada fungsi pencegahan. Itu masyarakat belum sepenuhnya paham,”ujar Kajari usai kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi di Kantor Kecamatan Pulomerak, Kamis (22/6/2023).

Kajari menjelaskan, perangkat daerah yang menjalankan program itu bukan karena tidak mau meminta pendampingan. Tetapi justru takut jika saat meminta pendampingan nanti malah berurusan dengan hukum.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

“Bukan enggan. Cuman kan karena itu, stigma yang itu buat mereka takut. Aduh jangan-jangan (minta pendampingan hukum) nanti (terjerat hukum), padahal tidak seperti itu,” terangnya.

“Jadi pemahaman bahwa kita adalah tempat konsultasi, itu yang belum meraka paham. Mereka takut salah, tapi bingung mau konsultasi kemana,” ucapnya.

Kajari menerangkan, pihaknya terbuka untuk memberi pendampingan hukum. Namun nanti jika ada perangkat daerah atau siapapun meminta pendampingan, jangan menjadikan kejaksaan sebagai tameng.

“Justru itu, kalau pendampingan, mereka tidak terbuka, ada salah, kemudian mereka tutupi, itu artinya kan kita dijadikan tameng kan. Oh nggak bisa. Sudah banyak contoh yang kita dampingi, kita periksa juga ada,” terangnya.

“Jadinya, kalau mereka tidak terbuka dengan kita, artinya mereka kan menjadikan kami tameng. Kalau tidak terbuka anggap saja kami tidak mengetahui kekeliruan. Ketika ada salah, kita review kembali, pendampingan kemarin dia menyampiakan ngga permasalahan. Kalau ngga (dilaporkan), hajar saja,” tegasnya.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Diana kembali menegaskan agar perangkat daerah yang melaksanakan program salira jangan takut untuk meminta pendampingan hukum kepada pihaknya. Tetapi sekali lagi Kajari juga menekankan, pendampingan hukum jangan dijadikan tameng.

“Jangan takut, tapi jangan juga jadikan kita sebagai tameng,” tegasnya kembali.

Sementara, Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Mahmudin menyatakan, sosialisasi pencegahan korupsi yang dilakukan sebagai upaya mengubah stigma agar tidak takut meminta pendampingan hukum.

Sebenarnya, kata Mahmudin, pihaknya telah memberikan pendampingan kepada OPD dan perangkat daerah lainnya. Tetapi untuk hal-hal tertentu, mereka takut untuk meminta pendampingan ke kejaksaan.

Ia mengharapkan, dengan edukasi yang diberikan Kejari implikasinya nantinya perangkat daerah di Kecamatan Pulomerak dapat datang untuk berkonsultasi.

“Imbasnya diharapkan setalh bu Kajari datang kesini, teman-teman dari kelurahan datang ke kejaksaan,” tuturnya.

“Artinya kita memberikan pencegahan. Ketika misalnya ada sesuatu yang kurang pas, teman-teman tidak tahu, konsultasi (ke kejaksaan),” pungkasnya. (Ronald/Red)