CILEGON, SSC – Perkara atau kasus Tersangka FRZ yang diduga melanggar Pasal 362 KUHP melakukan pencurian sepeda motor dihentikan penuntutannya. Hal ini dikatakan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon, Nasruddin, Selasa (18/2/2025).
Kasintel Kejari Cilegon Nasruddin mengatakan, perkara tersangka FRZ dihentikan setelah permohonan keadilan restoratif justice disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep, Senin, 17 Februari 2025.
Nasruddin memaparkan kronologis kasus tersangka FRZ. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Tersangka datang ke rumah Korban Abuzar Al Gifari bin Musakalake dengan menggunakan sepeda motor milik Tersangka. Tujuannya adalah untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000 untuk keperluan sehari-hari. Namun pada saat itu, korban tidak dapat memberikan uang pinjaman kepada Tersangka.
Dalam perjalanan, Tersangka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik korban Abubazar dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian berniat untuk mencurinya. Kemudian Tersangka menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara naik ke atas motor dan mendorong dengan menggunakan kaki Tersangka.
“Sambil duduk di atas motor menuju rumah kontrakan milik Tersangka yang posisinya tidak jauh dari rumah korban,” ujar Nasruddin.
Mengetahui kasus posisi perkara tersebut, kata Nasruddin, Kajari Cilegon, Diana Wahyu Widiyanti, Kasi Pidum Ronny Bona Tua Hutagalung dan Jaksa Fasilitator Alwan Rizqi Ramadhan menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice karena telah memenui sebagaimana ketentuan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
“Tersangka mengakui perbuatannya dan adanya kesepakatan perdamaian antara Tersangka dan korban dan telah melakukan pemenuhan ganti kerugian senilai Rp 9.000.000 kepada korban,” terang Nasruddin.
Nasruddin menjelaskan, sebelumnya tanggal 8 Januari 2025 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Banten dengan Pemerintah Propinsi Banten terkait penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian diikuti oleh Kejaksaan Negeri Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon implementasinya terhadap perkara ini. Maka Kejaksaan Negeri Cilegon bersama dinas sosial setempat memberikan solusi agar Tersangka mampu melanjutkan hidup dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
“Maka kepada Tersangka diberikan bantuan modal untuk berjualan es teh dengan memberikan booth es teh sebagai usaha sampingan Tersangka yang sehari-hanya hanyalah seorang ojek online (ojol). Selanjutnya untuk memberikan efek jera terhadap tersangka maka terhadap tersangka diberi sanksi sosial berupa membersihkan musholah dilingkungan tempat tinggal Tersangka,” pungkasnya. (Ronald/Red)
