CILEGON, SSC – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten menyambangi Kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon, Selasa (18/2/2025).
Rombongan BPKP Banten dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan dan disambut Walikota Cilegon, Helldy Agustian.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan mengatakan, kedatangannya ke Kota Cilegon sebagai salah satu langkah mengetahui perencaaan penganggaran yang disusun oleh Pemkot Cilegon di tahun anggaran 2025. Yang mana, tahap pertama ini, ada 5 sektor yang akan diawasi dan dinilai oleh Tim BKPP. Seperti, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ketahanan pangan, sektor stunting dan sektor kemiskinan.
“Jadi lima sektor tadi, kita lihat efektivitas dan efisiensi terhadap rencana penganggaran. Apakah dari kelima sektor tersebut terjadi kendala dan masalah dalam penganggaran dan perencanaannya. Mungkin kami nanti banyak diskusi dan rekomendasi untuk pekerjaan perencanaan kedepannya,” kata Rusdy kepada Selatsunda.com.
Rusdy menjelaskan, lima sektor itu nantinya akan dipetakan mana saja kegiatan yang lebih mendukung.
“Sistemnya nanti kelima program itu kita akan uji. Baik uji secara efisiensi maupun uji secara efektivitasnya. Setelah kita uji, hasil dari uji tersebut akan kita rekomendasikan agar bisa diperbaiki oleh Pemkot Cilegon,” jelasnya.
Dengan uji efisiensi dan efektivitas tersebut, kata Rusdy, pihaknya berkeinginan agar Kota Cilegon bisa fokus dalam satu tujuan yakni bisa tercapai apa yang sudah ditargetkan.
“Tujuannya kembali untuk masyarakat. Dan kami ingin Pemkot Cilegon bisa mempersiapkan hal tersebut,” harapnya.
Menanggapi hal ini, Walikota Cilegon, Helldy Agustian menjelaskan, lima sektor yang akan dijadikan sample untuk dinilai oleh BKPP adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ketahanan pangan, sektor stunting dan sektor kemiskinan. Perencanaan kelima sektor tersebut, kata Helldy sudah dilakukan oleh Pemkot Cilegon dengan baik. Contoh, dari segi ketahanan pangan, memang Kota Cilegon masih konsumtif. Namun, ia optimis, Cilegon bisa mensuplai kebutuhan masyarakat. Sementara di sisi pendidikan, Dindik Cilegon memiliki program Sekolah Maninglur, pembangunan 4 SMP, LKS gratis.
Selanjutnya, dari sisi stunting, stunting ini kan sebenarnya ada 2 penilaian yang dilakukan oleh pusat. Yaitu penilaian survei dan data komplet yang dikeluarkan oleh kelurahan.
“Jadi lima sektor itu sudah kami jelaskan ke BKPP sebelum mereka lakukan penilaian. Kami berkeinginan BPKP ini menggunakan data komplet yang sudah ada di kelurahan karena sesuai dengan by name by address. Kami (Pemkot Cilegon) bukannya tidak percaya dengan survei tapi lebih baiknya by name by address yang disiapkan di keluarahan,” pungkasnya. (Ully/Red)
