CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon masih mengkaji langkah – langkah yang akan ditempuh terkait luasan lahan sekitar 4 hektar yang akan dimanfaatkan oleh PT ASDP  untuk Pengembangan Kawasan Pelabuhan Terpadu Penyeberangan Merak di Dermaga Premium. Dipastikan pemkot akan menerbitkan Peraturan Walikota untuk dijadikan landasan hukum kerjasama dengan ASDP yang telah diputuskan kedua pihak lewat kerjasama sewa lahan setelah sebelumnya kajian terhadap Perwal nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang rencananya akan digunakan untuk mendasari kerjasama tersebut, tidak dapat digunakan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati saat dikonfirmasi terkait hasil  penandatangan perpanjangan nota kesepahamanan bersama (memorandum of understanding) antara pemkot dengan PT ASDP yang dilangsumgkan di kantor ASDP Jakarta, Senin (10/12/2018) pagi tadi.

“Kalau perwal terkait retribusi mungkin tidak (di revisi). Tetapi kita akan memunculkan perwal sewa lahan. Ini yang sedang kita kaji bareng-bareng dengan ASDP,” ungkap Sari di Kantor Pemkot Cilegon.

Sari menjelaskan, landasan hukum kerjasama sewa lahan tidak dapat digunakan dengan perwal retribusi karena klausul dan perlakuan yang tertuang dalam aturan tersebut berbeda. Perwal retribusi milik pemkot  bersifat pemberian pelayanan padahal pada kerjasama sewa lahan yang dibuat menyangkut kerjasama bisnis pemanfaatan aset.

Seperti diketahui, sebelum Terminal Terpadu Merak (TTM) dialih operasikan Ke Kemenhub, Pendapatan Asli Daerah dari retribusi bus, parkir bus dan sewa lahan untuk pedagang mencapai Rp 2,8 miliar pertahun. PAD tersebut hilang pasca aset 2 dari sekitar 6,4 hektar lahan pemkot di TTM diserahkan ke Kemenhub sebagaimana menjalankan Undang-undang nomor 23 tentang pemerintah daerah. Sisa lahannya kemudian dikerjasamakan dengan ASDP.

“Itu (Rp 2,8 miliar pertahun) dari restribusi di  TTM (sebelum aset diserahkan). Itu justru perwal (retribusi) yang sedang kita kaji, karena itu kan sifatnya rektribusi. Kalau retribusi itu, ada jasa yang kita berikan sifatnya pelayanan. Padahal (kerjasama dengan ASDP) ini bentuknya sewa.  Oleh kita mengacu pada permendagri 19 tahun 2015 tentang sewa kekayaan aset milik daerah, Ini yang dikaji oleh tim,” papar Sekda.

Perlunya perwal sewa lahan, kata Sari, sebagai bagian langkah pemkot untuk menutupi PAD yang sebelumnya hilang. Landasan hukum ini juga perlu untuk menyamakan persepsi ketika perjanjian kerjasama dituangkan. Untuk mematangkan kerjasama saat ini, lanjutnya, pemyusunan perwal tersebut sedang digodok kedua pihak.

“Dulu itu, retribusinya, bus, parkir, sewa untuk pedagang. Sekarang ini loss kan. Sekarang kita ingin kehilangan itu minimal bisa tergantikan. Tetapi ini sedang di kaji tim kita dan tim ASDP,” tandasnya.

Sementara General Manajer PT ASDP Merak, Fahmi Alweni belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut terkait perpanjangan MOU dan rencana pemanfaatan lahan yang dibangun pemkot dan ASDP lewat kerjasama sewa lahan. Mantan GM ASDP Bitung ini meminta hal tersebut dapat dikonfirmasi kepada Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT. ASDP,  Christine Hutabarat sebagai pihak pusat yang memiliki wewenang untuk menjelaskan lebih jauh. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here