Suasana aktivitas di pintu masuk Kawasan Industri PT Krakatau Steel, Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Upaya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon mengklarifikasi vendor, buruh dan PT Krakatau Steel tak menemui titik temu. Selain karena alasan pihak KS tidak menghadiri klarifikasi, dokumen risalah bipartit antara vendor dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) serikat dinilai tidak sempurna.

Untuk diketahui, Disnaker Cilegon melakukan klarifikasi sehubungan adanya surat permohonan mediasi yang diajukan lima vendor KS. Vendor-vendor tersebut adalah PT Indo Sarana Usaha (ISU), PT Central Berkat Indonesia (CBI), PT Purna Sentana Baja (PSB), PT Krakatau Perawatan Dan Perbengkelan (KPDP), dan PT Kedung Buana Indah (KBI). Pada Rabu (14/8/2019), hari ini, Disnaker Cilegon memanggil 4 vendor untuk klarifikasi.

“Dari hasil yang diinformasiikan para mediator, PT KS tidak hadir dan para pihak menyatakan hari ini tidak ada klarifikasi. Oleh karenanya klarifikasi hari ini tidak terjadi. Karena tidak jadi, berkas kita kembalikan untuk didaftarkan kembali. Dengan saran, agar pendaftaran dilakukan berdasarkan risalah bipartit,” ujar Kepala Disnaker Kota Cilegon Bukhori, saat ditemui di ruang kerjanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Cilegon Tuah Sitepu menambahkan, berkas permohonan mediasi yang diajukan vendor masih perlu diperbaiki. Ia pun menyarankan, agar vendor mempertimbangkan ulang atas permohonan yang diajukan. Artinya, upaya bipartit masih bisa ditempuh kedua belah pihak.

“Berdasarkan yang kita dalami bahwa dalam risalah bipartit mereka tersebut masih membuka diri untuk melakukan pertemuan kembali, untuk mencapai solusi,” terangnya.

Sementara, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Rahmatullah yang diminta hadir membantu Disnaker Cilegon menelaah permohonan tersebut menyatakan, obyek perselisihan kedua belah pihak dalam dokumen risalah bipartit yang dilampirkan pada permohonan mediasi, terverifikasi oleh mediator tidak memenuhi aturan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, kata dia, ada 4 hal yang dipertimbangkan mediator menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pemberi kerja dan penerima kerja. Empat hal baik menyangkut hak, kepentingan, PHK atau Serikat yang ada dalam risalah, papar dia, harus mencantumkan obyek yang jelas.

“Kalau dari verifikasi, dasar pemohon itu nota KS, pemutusan kontrak bisnis. Dasar ini dianggap belum cukup, karena obyeknya tidak lengkap. Karena dalam undang-undang, obyek pada risalah harus jelas jika mau melakukan mediasi,” paparnya.

Lantaran obyek perselisihan tidak terpenuhi maka vendor disarankan untuk melakukan bipartit ulang.

“Hasil verifikasi sementara oleh mediator, ternyata belum cukup sehingga harus dilakukan bipartit ulang,” tutur dia. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here