CILEGON, SSC – Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati mempertanyakan komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjalankan program Kampung KKBK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) di 2020.
Hal ini disampaikan pada Rapat Lintas Sektor Kampung KB tingkat Kota Cilegon tahun 2020 di ruang rapat Walikota, Senin (24/2/2020).
Ati mengutarakan, rapat pembahasan program Kampung KKBK jangan hanya sekedar rapat lintas sektoral saja. Namun butuh komitmen OPD.
“Jangan sampai SDM (Sumber Daya Manusia) udah ada, anggaranya ada tapi komitmen para OPD justru enggak ada. Jangan hanya sebatas rapat lintas sektor aja, tapi bagaimana komitmen OPD ini dapat berjalan baik dalam menjalankan program KB ini,” kata Ati kepada Selatsunda.com.
Menurut kaka kandung walikota sebelumnya, Tb Iman Ariyadi mengaku, kesuksesan program Kampung KB atas dukungan dan support dari OPD dalam program ini.
“Koordinasi yang baik dari seluruh OPD maupun stakholder tentunya menjadi faktor utama kami (pemerintah). Program sebagus apapun tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik dari mereka ini,”ujarnya.
Berdasarkan Instruksi Presiden tahun 2016, disetiap kabupaten/kota diharuskan membentuk dan mencanangkan Kampung KB. Saat ini di Kota Cilegon, telah dibentuk sebanyak sembilan Kampung KB di delapan kecamatan yakni di Lingkungan Keserangan, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan.
Kemudian di Lingkungan Deringo, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Lingkungan Curug, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Lingkungan Dukuh Malang, Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Lingkungan Makam Maja, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Lingkungan Kubang Laban, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, serta Lingkungan Pasir Angin, Kelurahan Cikerai dan Lingkungan Cikerut, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber. (Ully/Red)
