Gedung Setda baru Kota Cilegon, Kamis (26/8/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Walikota Cilegon, Helldy Agustian buka suara soal kelebihan pembayaran yang belum sepenuhnya dikembalikan oleh rekanan atau pelaksana Proyek Gedung Setda (Sekretariat Daerah) Baru.

Helldy menyatakan, kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian spesfikasi kontrak pembangunan gedung setda baru senilai Rp518,34 juta dan denda keterlambatan Rp50,51 juta merupakan temuan BPK RI. Artinya kelebihan pembayaran harus dikembalikan.

Ia menyatakan, bilamana pelaksana proyek tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan maka pihaknya akan meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon menyelesaikan persoalan tersebut.

“Namanya temuan BPK harus dan wajib dikembalikan dong. Nanti kita mau lihat dulu apakah pihak kontraktor sudah membayar 100 persen kerugian apa belum. Kalau belum, nanti kita (Pemkot Cilegon) akan melakukan MoU dengan Kejari untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Helldy saat ditemui awak media, Rabu (1/9/2021).

Baca juga  Begini Tanggapan Walikota Helldy Komentari Pernyataan Iman Ariyadi

Helldy mengaku, untuk mengetahui sejauh mana kelebihan pembayaran sudah dikembalikan akan memanggil Kepala Dinas PUTR, M Ridwan. Ia juga akan meminta DPUTR untuk menindak tegas pelaksana proyek tersebut.

“Iya nanti kita panggil kepala dinasnya untuk menindak perusahaan secara ketentuan yang ada. Jangan lama-lama atas temuan BPK,” tambahnya.

Diketahui, pembangunan Gedung Setda Baru menelan anggaran hampir Rp65,8 miliar dari total pagu anggaran senilai Rp71,6 miliar yang bersumber dari APBD Cilegon tahun 2020. Proyek tersebut dikerjakan PT Total Cakra Alam.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, BPK menemukan ada kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian kontrak dan denda keterlambatan. BPK akan hal ini meminta Pemkot Cilegon lewat DPUTR menindak lanjutinya.

Baca juga  Lapas Cilegon Butuh Bantuan Pemkot  Pasarkan Hasil Karya Narapidana

Beberapa bulan setelah temuan BPK, kelebihan pembayaran belum sepenuhnya dikembalikan. Inspektorat menyebut, rekanan atau pelaksana proyek baru mengembalikan Rp 20 juta pada 30 Juni 2021 lalu. (Ully/Red)