Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga dan Wakil Ketua Komisi IV, Anugrah Chaerullah saat RDP dengan Dinas PUPR Cilegon, Rabu (21/6/2023). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon geram mengetahui hingga akan memasuki Triwulan III/2023 banyaknya pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) masih lambat.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Cilegon dengan Komisi IV DPRD Cilegon di Ruang Rapat DPRD Cilegon, pagi tadi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga mengaku terkejut dari anggaran 2023 sebesar Rp154 miliar baru terserap 14 persen. Erik menilai, rendahnya penyerapan anggaran itu karena lambatnya realisasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Cilegon. Diantaranya proyek JLU (Jalan Lingkar Utara) dan JLS (Jalan Lingkar Selatan).

“Memasuki triwulan III/2023, penyerapan anggaran baru 14 persen. Pengalaman dari tahun ke tahun, semua proyek pekerjaan baru dikerjakan di akhir tahun. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, semestinya Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengambil sikap, mengganti atau merotasi pejabat tersebut,” kata Erik, Rabu (21/6/2023).

Baca juga  Soal Layanan Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Merak Kisruh, Ketua Gapasdap Togar Buka Suara

Erik mengaku, pihaknya pada RDP tadi tidak puas dengan jawaban yang disampaikan Dinas PUPR. Karena Plt Kepala Dinas PUPR, Suheri tidak bisa menjelaskan progres proyek pekerjaan yang sudah dikerjakan di Dinas PUPR.

“Yah sekarang pas kita (Komisi IV) tanyakan progres saat ini, beliau justru tidak bisa menjelaskan kepada kami. Yang beliau jelaskan, hanya pembangunan rumah dinas Sekda Cilegon. Rapat ini bukan berbicara persolan rumah dinas, tapi masyarakat menanti perbaikan infrastruktur, perbaikan jalan, normalisasi sungai yang memang sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan. Mumpung musim panas, coba lakukan perbaikan-perbaikan tersebut,” ucap Erik.

Senada dengan Erik, Anggota Komisi IV lainnya, Baihaki Sulaiman, mempertanyakan lamanya proses pembebasan lahan JLU.

Baca juga  Tingkatkan Retribusi, Perusahaan yang Gunakan  Tenaga Kerja Asing di Cilegon Dikumpulkan

Menurutnya, proyek tersebut sudah dicanangkan lebih dari lima tahun. Namun, persoalan pembebasan lahan tak kunjung selesai.

“Kalau memang mentok di masyarakat, kan bisa dititipkan di Pengadilan, saya bingung kalau tol bisa cepet, kok ini lama,” ujar Baihaki.

Ia mendorong agar percepatan pembangunan JLU dilakukan karena infrastruktur tersebut cukup penting untuk mengembangkan perekonomian Kota Cilegon.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala DPUPR Kota Cilegon, Suheri mengku jika dirinya harus masih melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di PUPR terkait proyek mana saja yang sudah dikerjakan di 2023 ini.

“Kalau pak ketua dan anggota menanyakan berapa target realisasi anggaran di 2023, tentu saya tidak bisa jawab. Kita akan rapatkan dulu dengan pihak kabid-kabid agar mempercepat proyek pekerjaan sehingga bisa menambah besaran penyerapan anggaran,” pungkas Suheri. (Ully/Red)