CILEGON, SSC – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi LSM Banten (GALB) berunjuk rasa di Depan Kantor Walikota Cilegon, Rabu (17/7/2019) sekitar pukul 10.00 WIB. Massa demonstran mengkritisi tender lelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Sebelumnya Badan Pengadaan Barang dan Jasa) dijalankan tidak profesional. Bahkan diduga ada permainan oknum ASN yang memuluskan sejumlah proyek di Pemkot Cilegon.

Dalam aksinya ini, masa meminta kepada Walikota Cilegon, Edi Ariadi untuk mengevaluasi dan membenahi keberadaan pokja ULP yang diduga telah melakukan dugaan kecurangan dan persengkolan dalam kegiatan tender lelang di Kota Cilegon.

Koordinator Lapangan I Andi Permana menduga ada permainan yang dilakukan ULP secara terstruktur dan massif, terutama dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa. Sehingga proses lelang itu hanya  menguntungkan satu pihak.

“Dalam proses lelang ada dugaan kejanggalan untuk memenangkan salah satu peserta lelang,” kata Andi kepada Selatsunda.com, Rabu (17/7/2018).

Untuk itu, massa mendesak agar Pemkot Cilegon bisa lebih bertanggung jawab terhadap kondisi kisruhnya persoalan lelang proyek tersebut. Bahkan, mereka meminta agar pejabat yang berkaitan dengan kegiatan tender/lelang bisa lebih mengedepankan keadilan dalam persaingan usaha. Pejabat pokja juga diminta harus harus lebih teliti dalam mengevaluasi semua dokumen lelang yang di upload oleh peserta penyedia dalam proses tender lelang.

“Pak Wali, kami mendesak agar semua pejabat di Pokja ULP bisa dibenahi. Karena kami melihat banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proyek yang diduga dilakukan oleh pejabat Badan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Cilegon,” ujarnya.

Beberapa proyek lelang yang diduga terdapat penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di Pokja ULP yakni kegiatan tender/lelang kegiatan Pembanguban Gedung Kantor Baru Setda dengan jumlah pagu anggaran Rp24.252.550.000 dari APBD Kota Cilegon. Kedua, kegiatan tender/lelang pekerjaan lanjutan Jalan Bonakarta dengan pagu anggaran Rp10.150.944.479.57

Selanjutnya, kegiatan tender/lelang peningkatan struktur Jl Ir Sutami (084) dengan pagu anggaran Rp8.850.000.000 dari APBD 2019 Kota Cilegon, dan kegiatan tender/lelang belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan kesehatan dengan pagi anggaran Rp3.854.120.000 dan lelang pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Bonakarta dengan pagu anggaran Rp 10.150.9444.479.57.

Ia meyatakan, apabila Walikota Cilegon tidak mampu mengevaluasi pejabat di Pokja ULP, maka pihaknya akan memperkarakan kasus ini ke jalan hukum.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cilegon, Mariano membantah pernyataan yang sampaikan GALB. Menurutnya, Pokja ULP sangat terbuka dan netral kepada para pengusaha yang mau berkompetisi tersebut.

“Kami cukup netral dalam hal ini. Karena apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Kita pun tidak berani menentang aturan yang ada. Yang pasti, kami tidak akan main-main dalam hal ini,” ucapnya.

Mariono memastikan, tidak ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat ULP seperti yang disampaikan oleh para elemen masyarakat tersebut. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here