CILEGON, SSC – Pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai kelurahan di Lingkup Pemerintahan Kota Cilegon masih belum berjalan maksimal. Pasalnya, sebanyak 23 dari 43 kelurahan belum memiliki alat perekam absensi (fingerprint) lantaran Pemkot Cilegon mencoret anggaran pengadaan tersebut.

Diungkapkan langsung, Lurah Taman Sari Edi Sugara tentang hal itu. Saat ini di Kelurahan Taman Sari belum memiliki absensi elektronik.

“Kalau di Kelurahan Taman Sari memang belum ada sampai saat ini. Untuk absensi aja kita masih menginduk ke kecamatan. Jangan menyulitkan juga sih bagi kami yang lokasinya jauh dari kecamatan. Kalau ada fingerprint di kelurahan kan enak,” kata Edi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (1/4/2019).

Menurutnya, penyediaan fingerprint di kelurahan snagatlah diperlukan untuk membantu pihaknya dalam mengontrol dan mengetahui seluruh pegawai mengenai efektif tidaknya dalam bekerja.

“Yah lebih mudah dan gampang untuk mengontrol kalau finger nya di kelurahan, saya juga bisa lihat pegawai yang datangnya pagi dan pulangnya sore. Kalau kayak begini susah buat mengkontrol,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Cilegon Sari Suryati mengakui belum diakomodirnya fingerprint ini di keluraha lantaran pemkot masih menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.

“Bukan karena pengadaan finger kita anggap enggak penting. Tapi pembangunan ini kan harus merata. Tidak hanya 1 persatu. Fingerprint ini kan hanya salah satu alat aja. Sebenarnya gak pake finger pun bisa,” ucap Sari ditemui usai Apel Gabungan Awal Tahun.

Meski demkian, mantan Asda III Kota Cilegon ini, menyarankan seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan untuk mengusulkan sendiri tanpa melalui Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP).

“Selama ini kan konsentrasinya di BKPP. Sekarang gak usah lagi pake BKPP. Mereka (OPD,red) bisa mengusulkan sendiri. Enggak mahal kok harganya. 1 fingerprint paling Rp 6 juta saja,” pungkasnya. (Ully/Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini