Kursi yang dikhusukan untuk undangan tampak terisi penuh saat Rapat Paripurna Pemberhentian Tb Iman Ariadi sebagai Walikota Cilegon di DPRD Cilegon, Senin (14/1/20219). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Rapat Paripurna Pemberhentian Tb Iman Ariyadi sebagai Walikota Cilegon dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (14/1/2019). Rapat paripurna yang sekaligus mengagendakan usulan Pemberhentian Wakil Walikota, Edi Ariadi dan Pengangkatan Walikota ini tampak dihadiri seluruh para pejabat eselon II di Lingkup Pemerintahan Kota Cilegon.

Pantauan Selatsunda.com di lokasi, paripurna digelar pada pukul 10.00 WIB yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar bersama Wakil Ketua I, Sihabudin Sibli, Wakil Ketua II Nana Sumarna.  Hadir dalam rapat tersbeut Plt Walikota Edi Ariadi. Tampak kursi untuk undangan yang biasanya kosong tiba-tiba terisi penuh saat penyelenggaraan rapat paripurna berlangsung. Terlihat, kursi diisi pejabat eselon II atau para kepala dinas.

Salah satu pejabat eselon II yang enggan disebutkan namanya ini mengaku, kehadiranya dalam rapat paripurna tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Iman Ariyadi. Di mana, walikota sebelumnya (Tb Iman Ariyadi,red) telah berbuat banyak untuk kemajuan Kota Cilegon serta seluruh pegawai.

“Kedatangan saya ke sini (rapat paripurna,red) sebagai bentuk penghormatan kepada pak Wali (Tb Iman Ariyadi) yang telah banyak berjasa untuk Kota Cilegon maupun kami para bawahanya. Karena sebagaimana pun, Pak Wali telah berbuat banyak untuk kemajuan di Kota Cilegon,” katanya usai rapat paripurna, Senin (14/1/2019).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar mengapresiasi kehadiran para pejabat eselon II dalam rapat itu. Fakih meminta, agar kehadiran para pengawai ini tidak hanya pada paripurna Pemberhentian Tb Iman Ariyadi sebagai Walikota saja namun pegawai dapat juga menghadiri rapat paripurna lainnya.

“Yah saya berharap saat paripurna itu, semua pegawai harus datang. Karena yang membutuhkan anggaran dan pengguna anggaran kan mereka (OPD,red) jadi harus hadir. Keputusan anggaran aja mereka gak datang terus ketika di coret namanya langsung marah. Kalau mereka gak siap jadi pejabat mending mundur saja,” pungkasnya. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?