CILEGON, SSC- Tempat pelayanan publik atau umum menjadi tempat yang berpotensi atau rawan dengan praktek pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan Tim Penyuluhan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Banten, AKBP Zainal usai melakukan sosialisasi Saber Pungli di Aula Setda II Kota Cilegon, Kamis (25/7/2019).
Lebih jauh ia menerangkan, potensi itu bisa saja terjadi jika aturan yang melekat pada pelayanan publik dilanggar.
“Yang rawan terjadinya pungli itu biasanya ditempat-tempat pelayanan publik, pelayanan umum dan pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya. Kan di sana juga sudah dijelaskan ketentuannya, untuk pembuatan ini sekian-sekian. Nah kalau lebih dari ketentuan itu berarti masuknya pungli,” ujar dia, Kamis (25/7/2019).
Ia menyatakan, sosialisasi yang disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon ini sangatlah penting. Menurut dia, pemahaman tentang pemberantasan pungli harus terus digencarkan agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat dapat berjalan sesuai aturan.
“Jadi kita sifatnya sosialisasi , mengimbau supaya jangan sampai adanya pungli. Terus kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan dan menjadi korban daripada oknum dilaporkan saja saja,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kota Cilegon Epud Saefudin menambahkan, sosialisasi saber pungli ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan. Jangan sampai, kata Kepala Inspektorat, ada praktek pungli saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Sosialisasi ini lebih daripada pencegahan, supaya tidak terjadi pungli di Kora Cilegon. Kalau ternyata sosialisasi sudah dilakukan dan ternyata mungkin masih ada teman-teman melakukan pungli, itu beda lagi. Ketika diketahui dan cukup bukti itu kan penindakan, pidana, ada lagi yang menanganinya,” pungkasnya. (Ronald/Red)
