CILEGON, SSC – Pemerintah Kota (Pemkot) membutuhkan anggaran hingga Rp 3,5 miliar untuk memenuhi kebutuhan peralatan peralatan penanggulangan bencana. Hal ini terungkap saat rapat kebencanaan dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Ruang Rapat Asda, Senin (30/6/2025).
Plt Asisten Daerah (Asda) II Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra mengatakan, hingga saat ini peralatan bencana di setiap OPD masih sangat memprihatinkan. Bahkan, tak jarang peralatan di OPD banyak yang rusak.
“Ya, tadi pagi membahas terkait dengan kebutuhan peralatan untuk mendukung menanggulangi kebencanaan. Ini atas perintah Pak Wali Kota, karena Pak Wali sudah melihat dan menginventarisir peralatan untuk mendukung penanggulangan kebencanaan sangat minim di OPD-OPD yang ada di Kota Cilegon ini, khususnya di BPBD,” kata Aziz kepada Selatsunda.com.
Ia menambahkan, tak hanya BPBD, beberapa OPD terkait yang berkaitan dengan kebencanaan pun ikut menyampaikan kebutuhan peralatan kebencanaan yang saat ini masih kurang memadai atau rusak agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Sejumlah usulan pengadaan maupun penambahan alat mengemuka, mulai dari mesin penyedot air, alat pemotong pohon, hingga perahu karet untuk menghadapi jika terjadi bencana. Berbagai usulan kebutuhan yang harus dipenuhi di masing-masing OPD ini nantinya akan ditindaklanjuti dan di bahas oleh TAPD Kota Cilegon. Kami nanti akan melaporkan ke Pak Wali dan sifatnya mungkin nanti perintah ke TAPD untuk menganggarkan sesegera mungkin,” ujar Aziz.
Aziz menyebut estimasi kebutuhan anggaran mencapai kisaran Rp 3,3 miliar hingga Rp 3,5 miliar dan diharapkan bisa direalisasikan dalam perubahan anggaran mendatang.
“Ya mudah-mudahan di perubahan ini sudah bisa kita anggarkan, karena kita sekarang kan sudah memasuki musim penghujan. Kita perlu antisipasi terkait dengan manakala nanti terjadi bencana di Kota Cilegon,” tambahnya.
Di tempat terpisah, Kepala BPBD Kota Cilegon, Suhendi, mengatakan bahwa pendataan kebutuhan peralatan dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.
“Tadi tiap OPD terkait itu mengusulkan kebutuhan peralatan apa untuk membantu penanggulangan bencana. Hanya pendataan kebutuhan-kebutuhan di OPD masing-masing yang nanti ditampung dan dilaporkan ke Pak Wali,” jelas Suhendi.
Menurutnya, alat-alat penanggulangan bencana ini sangat penting agar semua OPD dapat bergerak cepat saat bencana terjadi.
“Supaya ketika terjadi bencana itu bisa semuanya turun dan punya alat, sesuai dengan fokusnya masing-masing,” ujarnya.
Suhendi menekankan bahwa kebutuhan ini bersifat mendesak dan sesegera mungkin agar tersedia guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Ya kalau untuk kedaruratan ya urgent lah, karena alat-alat itu kan perlu. Walaupun di kita ya ada, hanya belum maksimal saja,” katanya.
Terkait kemungkinan penggabungan anggaran di BPBD untuk mempercepat koordinasi dan eksekusi, Suhendi menyebut perlu adanya perubahan regulasi.
“Itu harus merubah peraturan. Kita kan berpegangnya pada peraturan kepala BNPB, Dinsos juga mengikuti peraturan Kemensos. Jadi kan sudah punya dasarnya masing-masing, dan itu harus perubahan dari atas,” pungkasnya. (Ully/Red)
