Satreskrim Polres Cilegon mengamankan AT, Pelaku yang mencabuli ABG hingga hamil, Jumat (27/7/2018). Foto Elfrida Ully Artha /Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta agar Pemerintah Kota Cilegon segera membuat perda (peraturan daerah) terkait dengan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

Perda inisiatif perlindungan perempuan dan anak ini dipandang perlu untuk menekan tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh pada korban.

Ketua Badan Peraturan Daerah Kota (Baperdakot) DPRD Kota Cilegon, Baihaki Sulaiman menyayangkan Perda inisiatif perlindungan anak di Cilegon masih belum ada. Padahal belum lama ini, Pemkot menerima anugerah dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Surabaya.

“Sampai saat ini perda inisiatif perlindugan anak belum ada. Padahal kan, beberapa bulan lalu Kota Cilegon meraih penghargaan dari Kementrian PPPA,” kata Baihaki saat dikonfirmasi Selatsunda.com, Rabu (8/8/2018).

Walaupun perlindungan anak dan perempuan telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, kata Baihaki, pengaturan itu dinilai belum optimal. Dari beberapa kasus di Cilegon, sambungnya,  kasus kekerasan salah satunya terhadap anak masih terjadi. Hal ini menunjukan bahwa perda itu perlu disegerakan untuk dibuat supaya anak dapat dilindungi haknya.

“Sebenarnya terkait perlindungan anak ini sudah ada undang undangnya, namun kami rasa dengan adanya kasus pencabulan hingga belasan anak ini diperlukan adanya Perda untuk perlindungan anak di Kota Cilegon. Sementara ini kan kita hanya punya Perwal,” katanya.

Ia berharap, masyarakat juga turut berpartisipasi mengawasi langsung bilamana ada indikasi kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Kita sih berharap peran dari masyarakat  bisa bersama-sama melakukan pengawasan ini. Kalau hanya diserahkan ke pemerintah, dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal,” harapnya.

Terpisah, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku, perda perlindungan anak belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Upaya untuk membuat perda itu perlu dikaji terlebih dahulu oleh pihaknya.

“Enggak bisa di tahun ini untuk perda perlindungan anak. Paling bisanya di 2019 mendatang perda ini ada. Tapi, nanti saya akan minta penjelasan dari bu Kadis DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) sudah sejauh mana perda tersebut? Apakah sudah disampaikan ke DPRD atau belum,” tungkas Edi. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here