Foto Ilustrasi

CILEGON, SSC – Penerapan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon masih belum berjalan secara maksimal. Hal itu diketahui setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon masih menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para perokok di sejumlah area publik diantaranya di kawasan pemerintahan maupun area pendidikan.

Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinkes Cilegon, Retno Windarwati mengatakan, Pemerintah Kota (pemkot) Cilegon telah sejak lama menerbitkan Perwal Cilegon nomor 38 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun implementasi dari peraturan itu dinilai belum berjalan dengan baik. Bahkan, perwal malah tidak diindahkan oleh para pelanggar.

“Sebenarnya kita (Pemkot,red) ada perwal terkait KTR. Tapi, perwal itu ngga berjalan maksimal. Jadi sedikit sulit menerapkan Cilegon sebagai kawasan bebas rokok. Oleh karena itu, mungkin harus didukung penerapan KTR di Cilegon,” kata Retno saat ditemui wartawan selatsunda.com pada kegiatan Sosialisasi Kota Layak Anak di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cilegon, Jumat (20/4/2018).

Meski begitu, Kabid yang kerap disapa Retno itu, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi instansi tertentu yang ada di Cilegon salah satunya penyedia layanan kesehatan dari Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM). Anak perusahaan PT. Krakatau Steel, Tbk itu justru menegakkan perwal KTR dengan memberikan sanksi berupa denda bagi pasien atau pengunjung yang melanggar.

“Yang saya ketahui baru RSKM yang sudah menerapkan sanksi denda Rp100 ribu bila melanggar atura tersebut. Nah, kalau di sini sendiri masih belum bisa menerapkan saksi tersebut,” ujar Retno.

Untuk memperkuat perwal KTR, kata Retno, pihaknya telah mengusulkan ke DPRD untuk membuat Peraturan Daerah. Namun payung hukum dengan perda itu belum disetujui.

“Sebenarnya sih, Dinkes sudah pernah meminta DPRD untuk membuat perda. Tapi, sampai saat ini, dari pihak DPRD belum memberikan kepastian. Kami berharap, DPRD dapat menyetujui usulan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Seketaris Komisi II DPRD Cilegon, Syarief Ridwan mengatakan, usulan Perda KTR masih belum disetujui pihaknya karena masih terdapat perda lain yang lebih diprioritaskan. Meskipun begitu, pihaknya berkomitmen untuk tetap berupaya mengakomodir perda KTR dapat direalisasikan tahun ini.

“Memang benar sampai saat ini perda KTR masih belum bisa kita realisasikan. Sebab banyak desakan-desakan ada perda lain yang harus didahulukan. Secara pribadi kita akan tetap mendahulukan keberadaan perda tersebut,” ucapnya.

Sekalipun KTR belum dipayungi perda, kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Pihaknya menghimbau agar masyarakat tetap dapat mengikuti Perwal yang berlaku. Menurutnya, perwal dapat diterapkan bilamana kesadaran untuk tidak merokok di area publik,  tumbuh dari masyarakat itu sendiri. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here