SERANG, SSC – Dinas Perhubungan (Dishub) Provisnsi Banten dan Dishub Kota Serang saling lempar tanggung jawab terkait adanya pungutan liar parkir kendaraan di wisata religi kawasan Banten Lama, Kota Serang.
Saat dikonfirmasi, Kepala UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Serang, Ahmad Yani membantah pengelolaan parkiran Ciputri adalah tanggung jawab pihaknya.
“Kita tahu bawa Ciputri itu masih lahan milik provinsi. Jadi kami Dinas Perhubungan Kota tidak bisa masuk ke wilayah itu. Jadi lahan parkir yang di Ciputri bukan kelolaan kami, bukan binaan kami,” ujarnya ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Serang, Kamis (9/7/2020).
Baca : Parkir Liar di Banten Lama Bertarif Rp 5 Ribu, Pengunjung Mengeluh Mahal
Ia menyatakan, area Ciputri yang menjadi lahan parkir adalah aset pemerintah Provinsi Banten. Kata dia, selama aset tersebut belum diserahkan ke Kota Serang maka kewenangan pengelolaannya masih diranah Pemprov Banten.
“Dasar mengelola lahan parkir disana adalah aset. Kalau memang itu aset provinsi belum diserahkan ke kota kami belum bisa masuk kesitu,” terangnya.
Meski dua area tersebut aset milik Pemprov tetapi ia mengakui ada dua lokasi lain yang menjadi aset Pemkot Serang.
“Lokasi parkir yang ada di Banten itu hanya persiapan KPW yang sekarang belum selesai dan Sukadiri saja. Dua titik itu saja yang menjadi aset Kota Serang,” tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan bahwa terkait pengelolaan parkir di Kawasan Banten Lama bukanlah merupakan kewenanganya.
“Perda parkir itu kan ada di Kota, kita gak ngurusin parkir. Karena parkir kewenangan Kota. Kota Serang termasuk mengatur yang disitu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Nurtopo meminta agar masalah pungutan parkir liar tersebut dikonfirmasi kepada Dishub Kota Serang.
“Jadi nanyanya ke di Dishub Serang,” pungkasnya. (MG-01)
