ASN saat di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon (Foto dok)

CILEGON, SSC – Rencana Pemerintah Kota Cilegon merealisasikan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 100 persen untuk ASN kandas. Pasalnya, kebijakan kenaikan ini tidak seluruhnya terealisasi dengan mempertimbangkan kemampuan APBD 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi yang dikonfirmasi mengatakan, TPP hanya diberlakukan hingga 50 persen atas usulan yang sebelumnya diajukan.

“Tidak bisa diakomodir hingga 100 persen baru bisa 50 persen dulu. Karena kalau dilihat dari kemampuan anggaran, kita (Pemkot,red) tidak mampu mengakomodir 100 persen tersebut. Kalau pun ada yang merasa berbeda pendapatnya, sekarang bisa dilihat dari risiko jabatan dari masing-masing pegawai itu,” kata Edi kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Cilegon,” Senin (19/11/2018).

Kebijakan kenaikan TPP ini, paparnya, setelah memperhitungkan asumsi defisit anggaran. Bila TPP diberlakukan sebesar 100 persen, defisit anggaran sebesar Rp 127 miliar, sementara apabila 50 persen maka defisit mencapai sekitar Rp 55 miliar.

“Kalau memang full diberlakukan 100 persen maka defisit anggaranya mencapai Rp127 miliar begitu pula bila diberlakukan 50 persen maka defisitnya hingga Rp54 hingga Rp55 miliar. Jadi kita berlakukan 50 persen, karena defisitnya sedikit tapi bisa dipenuhi semuanya,” ujarnya.

Porsi kenaikan 50 persen TPP ini, lanjutnya, akan menggunakan APBD 2019. Setengah dari kenaikan ini dengan formula perhitungan yakni 50 persen untuk pejabat struktural dan 30 persen pejabat fungsional dan 20 persen untuk jabatan penangung jawab.

“Justru kita (Pemkot,red) mau ya naik hingga 100 persen. Tapi dari Menpan yang mengkoreksi usulan kita. Dan itu pun berdasarkan keputusan dari Menpan RB. Jadi, alokasi anggaran yang bakal diberlakukan ada di APBD 2019 dengan nilai 50 persen,” jelas Edi.

Sekalipun TPP baru bisa diberlakukan 50 persen, pemberian itu bukan tanpa dasar penilaian. Berkaca pada kebijakan seperti yang dijalankan Gubernur Banten, Wahidin Halim tentang penerapan Tunjangan Kinerja (Tukin), pemberian TPP ini juga akan berbasis pada kinerja. Untuk itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) diminta untuk turun langsung memonitoring kinerja ASN di seluruh OPD.

“Katanya kan Pak Gubernur gak akan membayar Tukin pegawai yang males, saya mau begitu lah. Saya akan minta pasukan BKPP untuk turun satu-satu ke dinas setiap hari. Mereka dibayar untuk kontrol anak-anak,” imbuhnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here