Satpol PP Kota Serang bersama jajaran muspika Kecamatan Walantaka membuka akses jalan di Kelurahan Nyapah srtelah sebelumnya ditutup karena diklaim lahannya milik salah satu warga setempat, Jumat (16/10/2020). Foto Istimewa

SERANG, SSC – Warga di dua kelurahan yakni Kelurahan Nyapah dan Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang akhirnya bisa menikmati jalan di pemukimannya. Setelah empat bulan sebelumnya akses jalan umum yang tereltak di Kampung Cibogo Timur itu ditutup karena diklaim milik salah satu warga setempat.

Jalan itu saat ini telah dibuka kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang bersama unsur Muspika Kecamatan Walantaka.

Baca : 4 Bulan Jalan Ditutup, Warga Nyapah ‘Ngeluh’ Minta Pemkot Serang Turun Tangan

Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdhani mengatakan, dibukanya jalan Nyapah agar semua kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar. Sebab, dampak penutupan jalan mrngakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat terganggu.

“Kalau ditutup lagi itu harus melalui perjanjian proses hukum dulu. Baru setelah ada kepastian hukum jelas, baru kita pertimbangkan lagi, apakah itu memang milik dia nanti kita pertimbangkan lagi dari Pemkotnya seperti apa,” kata Kasatpolpp, Kusna Rondani dikonfrimasi,” Jumat (16/10/2020).

Baca juga  Warga Kepuh Keluhkan Hujan Debu Batubara dari Pabrik Industri

Kusna menjelaskan, saat membuka jalan, tidak ada penolakan dari orang yang mengaku sebagai pemilik tanah. Sehingga, proses pembukaan jalan berjalan lancar.
Prinsipnya, kata dia, tujuan dibukanya jalan ini tidak lain untuk melayani masyarakat.

“Kita pelihara saja dulu, supaya masyarakat terlayani kepentingannya dan kebutuhannya. Ini bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri, ini kan buat kepentingan masyarakat banyak.  Justru kalau mereka merelakan akan lebih bermanfaat untuk masyarakat umum, untuk amal ibadah pemiliknya, anggaplah sodakoh,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Bidang Produk Penegak Hukum Daerah Satpol PP Kota Serang, Hasanudin mengungkapkan, jika pemilik tanah tidak menerima jalan dibuka maka dipersilakan menempuh jalur hukum.

“Saat itu, mereka keukeuh tetap tidak terima dan meminta ganti rugi sesuai dengan harga yang sekarang. Sekitar Rp 300 ribu permeter dikali luas tanah 2.800 meter. Namun untuk membuktikan kebenaran hak tanah, kami sampaikan lebih baik dibuka dulu,” paparnya.

Baca juga  Pemkot Serang Gelontorkan Rp 2,9 Miliar Bangun Kantor Kecamatan Kasemen

Dari data Pemkot Serang, tanah tersebut dipastikan sudah menjadi jalan lingkungan warga. Dianjurkan kepada pemilik tanah bila keukeuh tidak menerima kebijakan pemerintah dapat mengadukan hal itu ke DPRD Kota Serang.

“Nah di situ ada ia beli tahun 1996 dan ditandatangani tahun 2006. Kalau kita melihat fakta-fakta itu tidak kuat, sebab tanah itu sudah termasuk di peta jalan lingkungan,” pungkasnya. (SSC-03/Red)