Luran se-Kota Cilegon mengembalikan kendaraan operasional mereka ke pemkot Cilegon, beberapa waktu lalu, menyusul gagalnya lelang sewa mobil. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Gagalnya lelang proyek pekerjaan di sejumlah Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk yang belakangan gagalnya juga sewa mobil 43 lurah berimplikasi pada RPJMD yang tak sesuai target di tahun 2018. Dampak ini membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon harus kembali menganggarkan proyek – proyek yang gagal lelang tersebut di tahun 2019.

Kepala Bappeda Cilegon, Ratu Ati Marliati, Minggu (13/1/2019) mengatakan, pada dasarnya seluruh rencana kerja OPD tahun 2018 termasuk proyek yang gagal lelang telah direncanakan Bappeda secara maksimal. Hanya saja realisasinya tidak sesuai target yang diharapkan. Informasi yang diterima pihaknya terkait gagalnya lelang sejumlah proyek di pemkot termasuk lelang mobil lurah, karena alasan klasik. Baik itu masalah waktu, regulasi, penyedia dan sebagainya. Ati mengaku kecewa khususnya soal sewa mobil lurah yang gagal lelang. Gagalnya lelang yang menjadi kewenangan Bagian Umum Setda ini, sambungnya, semestinya tidak terjadi.

“Kalau dari sisi perencanaan secara makro, Bappeda sudah maksimal. Tetapi kalau perencanaan secara teknis dengan persiapan, itu kan ada di dinas teknis. Kita belum tahu secara detail, mudah-mudahan nanti bu Sekda bisa menyampaikan. Hanya masih juga bahasa klasik. Persoalan waktu, persoalan regulasi, termasuk yang terakhir gagal lelang mobil lurah. Itu justru ibu agak sedikit kecewa, kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal dua tahun lalu aman-aman saja,” ungkapnya.

Masalah yang mendasari gagal lelang ini, menurutnya, semestinya dapat diselesaikan oleh OPD. Selain mobil lurah gagal lelang, Ati pun juga mengutarakan kekecewaanya atas tidak terealisasinya target Pembangunan Gedung Setda di tahun 2018 oleh DPUTR.

“Yang kami tangkap, itu masih masalah klasik. Kalau masalah klasik, saya bilang, harus dong diselesaikan secara baik. Kurangnya waktu, kemudian penyedia yang tidak ada. Itu kan menurut ibu, itu masalah klasik. Kalau itu sudah di lelangkan, pasti penyedia ada dong yang lain. Seperti enam lantai, itu kan alasannya pak Dendi (Kabid Cipta Karya DPUTR), karena waktu,” terangnya.

Sebagai pengendali rencana kerja seluruh OPD, kata Ati, Bappeda telah menyampaikan kepada OPD agar rencana kerja yang dibuat tidak meleset. Karena bila rencana tidak sesuai realisasi maka akan berpengaruh terhadap anggaran di tahun 2019.

“Sebenarnya di 2018, ibu sudah agak keras. Tidak boleh (gagal lelang) seperti itu. Karena kondisi keuangan kita ini kan diatur sampai dengan 2020, skenario RPJMD ini kan sudah harus diatur. Kalau kita selesai (17 program kerja) prioritas daerah, yang kecil-kecil tidak terlalu sulit kita, anggaran pendapatan yang kita punya. Makanya diselesaikan di 2018, 2019 yang skala prioritas. Tetapi ternyata 2018 tidak sesuai dengan keinginan, nah di 2019 tetap kita alokasikan uang itu,” paparnya.

“Jadi numpukkan, yang jelas target jadi tidak sesuai. Kemudian skenario anggaran tumpuk di 2019. Khawatir anggarannya tidak seusai. Kan ngga mungkin kita menyimpan target, kalau tidak ada komitmen dari teman-teman OPD,” urainya.

Ia berharap, pekerjaan yang gagal lelang di 2018 lalu tidak kembali terjadi di 2019 ini. Ia juga berharap Plt Walikota, Edi Ariadi dan Sekda, Sari Suryati dapat mendukung langkah kerja seluruh OPD.

“Kita berharap tegas kepada teman-teman OPD. Cuman kembali lagi ini, mudah-mudahan pimpinan, bu Sekda pak Plt, juga terus mensuport teman-teman,” harapnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?