Kondisi Jalan Lingkar Selatan (JLS) tampak banjir. Banjr di JLS akibat minimnya drainase di wilayah tersebut,” Kamis (4/2/2021). Foto : Ronal Siagian/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kedatangan sejumlah anggota DPRD Banten Dapil Kota Cilegon yang mengadakan reses dengan Pemkot Cilegon nampaknya membawa angin segar terkait penanganan masalah Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang kerap mengalami kerusakan. Dalam reses, legislator di Banten menyarankan agar JLS diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten.

Hal itu dinyatakan Anggota DPRD Banten Dede Rohana Putra usai reses di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon, Selasa (2/3/2021). Dede yang datang bersama anggota lain, Syihabudin Sidik menyatakan, selama ini Pemkot Cilegon berkutat dengan keterbatasan anggaran untuk perbaikan JLS. Maka ada baiknya, aset JLS disarankan untuk diserahkan kepada Pemprov.

“Menurut kami, ada baiknya jika status JLS dijadikan sebagai jalan provinsi. Ini agar perawatan JLS, dilakukan dengan anggaran APBD Provinsi Banten,” ujarnya.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

Menurut Dede, anggaran pemeliharaan JLS jika dibebankan pada APBD Cilegon sangatlah berat. Apalagi perbaikannya memakan waktu lama karena dilakukan secara bertahap.

“Kalau pakai APBD Kota Cilegon, itu kan bisanya bertahap. Kalau diserahkan ke provinsi, bisa langsung dari ujung ke ujung,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, DPUTR Cilegon menyatakan perbaikan JLS secara jangka panjang membutuhkan anggaran Rp 70 miliar. Perbaikan itu diantaranya perbaikan 6 jembatan hingga pembangunan jalan menjadi hotmix.

Dede juga Ketua Fraksi PAN DPRD Banten yang menanggapi itu menyatakan, jika perbaikan JLS dengan APBD Cilegon akan memakan waktu lama. Karena perbaikan juga dilakukan secara berkala. Maka menurutnya JLS disarankan untuk diserahkan ke Pemprov. Agar perbaikannya dapat cepat terlaksana dan mengurangi beban Pemkot Cilegon.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

“Bayangkan, kebutuhan perbaikan JLS itu sekitar kurang lebih Rp70 miliar. Itu sangat berat bagi APBD Kota Cilegon. Tapi bagi Pemprov Banten, itu bisa dilakukan,” terang dia.

Sementara, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku akan mengkaji usulan Komisi IV DPRD Banten. Mengingat Pemkot Cilegon sendiri tengah merencanakan perbaikan JLS.

“Ini akan kami kaji dulu, perlu dibahas secara internal dengan instansi terkait. Saya tidak bisa langsung memutuskan, itu kan aset milik Pemkot Cilegon,” pungkasnya. (Ronald/Red)