Foto Dok Istimewa

CILEGON, SSC – Dinas Satuan Pamong Praja (Dinas Satpol PP) Kota Cilegon akan menindak tegas pelaku yang menjual minuman keras (miras) oplosan yang berkedok warung jamu. Sebab, selama ini penjualan miras di Cilegon sudah meresahkan masyarakat.

Kepala Seksi (Kasi) Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Satpol PP Kota Cilegon Zuhansyah Harahap mengatakan, selama ini pihaknya dalam setiap operasi yustisi hanya melakukan tindakan penyitaan miras jika diedarkan toko jamu. Untuk memberikamemberikan efek jera kepada tukang jamu, pihaknya akan menerapkan sanksi Tipiring (tindak pidana ringan) dengan mengenakan denda sebesar Rp 5 juta hingga kurangan penjara hingga 3 bulan.

“Pemberian sanksi tegas ini sudah diatur dalam Perda 5 tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Miras, Perjudian, dan Narkotika. Kemudian Perda 5 tahun 2003 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan serta Perda 6 tahun 2003 tentang Pengendalian PKL,” kata Zuhansyah kepada Selatsunda.com ditemui di kantornya, Selasa (21/9/2021).

Baca juga  Amankan Pilkades Kabupaten Serang 2021, Polres Cilegon Kerahkan 869 Personel

Menurut Anca panggilan akrabnya ini tak menampik, jika penerapan sanksi tegas ini baru bisa diberlakukan pasca pademi covid-19. Mengingat, kondisi perekonomian masih cukup sulit bagi masyarakat.

“Kami akui memang penerapan sanksi pidana dan denda ini baru bisa kami terapkan usai pademi covid-19. Tapi, kami akan upayakan penerapan sanksi ini bisa kami realisasikan sehingga peredaran miras berkedok tukang jamu ini semakin berkurang,” ujar Anca.

Senada dengam Anca, Sekretaris Dinas Satuan Pamong Praja Sukroni menyatakan, semua tukang jamu di Kota Cilegon tidak memiliki izin usaha.

“Tukang jamu yang berdiri di Cilegon tidak memiliki izin usaha. Kita (Dinas Satpol PP) sebagai dinas yang mengeksekusi keberadaan mereka (tukang jamu),” jelas Sukroni. (Ully/Red)