Foto Ilustrasi

CILEGON, SSC – Sebanyak 7 dari 13 korban kasus fedofil dengan terduga pelaku AJ (35)  mulai menjalani visum di di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon.

Heni Anita Susila Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon mengungkapkan, pihaknya mengawal proses visum kepada 7 korban fedofil yang dilakukan oleh AJ, warga Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon itu.

“Malam tadi, 1 korban sudah kita bawa ke RSKM untuk menjalani visum. Hari ini juga, kita bawa 6 korban lagi untuk mengikuti visum. Jadi, total yang sudah menjalani visum ada sebanyak 7 korban,” kata Heni, Kamis (12/7/2018).

Para korban,  kata Heni,  saat ini juga ditangani oleh Pusat Pelayanam dan Perlindungan Keluarga (P3KC) untuk diberikan bantuan konseling. Konseling itu dilakukan untuk membantu mengurangi trauma para korban.

“Semua korban sudah ditangani langsung oleh psikolog yang kami miliki. Psikolog ini nantinya akan membantu mengurangi rasa trauma kepada korban untuk dapat melupakan tragedi dalam hidupnya,” terang Heni.

Heni mengungkapkan, penanganan mendapat perhatian yang sangat serius oleh dokter psikolog mengingat para korban tergolong anak dibawah umur.

“Mengingat korbannya masih dibawah umur tentu penangananya juga harus serius. Kita ingin rasa trauma para korban ini, bisa hilang hingga mereka dewasa,” ungkapnya.

Untuk masalah biaya visum, menurut Heni,  korban tidak dipungut biaya apapun. Sebab seluruh biaya telah ditanggung oleh Pemkot Cilegon.

“Karena sudah diatur dalam Peraturan Walikota  tahun 2017, tentang Pembebasan Semua Biaya bagi korban kekerasan di fasilitas kesehatan di Cilegon. Atau rumah sakit lainnya yang sudah melakukan MOU dengan Pemkot Cilegon,” ujarnya.

Kasus pencabulan  AJ mendapat antensi serius baik dari Pemkot Cilegon maupun Provinsi Banten. Bahkan, pelaku yang diletahui berprofesi sebagai buruh bangunan itu diminta untuk dihukum  dengan ganjaran seberat-beratnya.

“Kasus ini sudah menyedot banyak perhatian semua kalangan. Otomatis harus segera diselesaikan. Apalagi, bila dilihat berdasarkan data P3KC ada 12 anak yang sudah teridentifikasi mendapatkan tindakan pencabulan. Semoga pelaku dijerat hukum seberat beratnya yaitu 15 tahun  penjara seperti yg telah diatur oleh UU Nomor 35 tahun2014, yaitu  perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” paparnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here