Foto Ilustrasi

CILEGON, SSC – Peluang kerja untuk penyandang disabilitas (tuna runggu dan tuna wicara) di Kota Cilegon masih minim. Dari 30 hingga 40 penyandang disabilitas hanya 1 orang yang bekerja sebagai THR (Tenaga Kerja Harian) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon. Sementara perusahaan baik BUMN dan BUMD saat ini masih belum berpihak kepada kaum disabilitas.

Hal ini disampaikan Pembina DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkakin) Kota Cilegon Bayu Pratanagama kepada awak media ditemui di Pemkot Cilegon, Senin (3/8/2020).

Ia mengaku, keberpihakan terhadap kaum disabilitas di Cilegon masih cukup rendah. Baik perusahaan maupun pemerintahan masih ragu dengan keahlian yang dimiliki para penyandang disabilitas.

“Faktor kenapa mereka (disabilitas) ini banyak belum diterima di perusahaan maupun pusat pemerintahan karena faktor kesulitan akan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Sebenarnya mereka-mereka ini memiliki pendidikan yang luar biasa. Contohnya saja, dari 7 anak kami ini berkuliah di salah satu Universitas Negeri di Banten dan 3 orang sudah lulus di universitas tersebut. Namun kenyataannya, karena faktor kelebihan dari mereka ini membuat perusahaan maupun pusat pemerintahan enggan mempekerjakan mereka,” kilah Bayu.

Baca juga  Pasien Corona Meningkat, Pemkab Serang Distribusian Ribuan APD ke 29 Kecamatan dan 31 Puskesmas

Ia menuturkan, jika mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di pasal 53 ayat 1 dan 2 berisi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Selanjutnya di pasal 2 yakni, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Untuk mengakomodir hak penyandang disabilitas, kata dia, perlu payung hukum perda.

“Dalam undang-undang terkait dengan disabilitas sudah jelas mengatur tentang penyandang disabilitas. Semestinya, Dinsos (Dinas Sosial) juga membuat payung hukum berupa Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang kondisi warga disabilitas di Kota Cilegon. Bagaimana penyandang disabilitas ini dapat bekerja. Tapi kenyataanya, hingga saat ini saja perda tersebut belum ada,” ujar Bayu.

Baca juga  Pasien Corona Meningkat, Pemkab Serang Distribusian Ribuan APD ke 29 Kecamatan dan 31 Puskesmas

Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati menjelaskan, dengan kondisi ini Pemkot Cilegon akan berusaha memfasilitasi dan membantu para penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di BUMD, BUMN dan pusat pemerintahan di Kota Cilegon.

“Pasti Pemkot Cilegon akan bantu para disabilitas untuk bisa bekerja di perusahan maupun perusahaan,” ucapnya. (Ully/Red)