Kantor DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Seluruh Fraksi di DPRD Kota Cilegon menilai kinerja Pemerintah Kota Cielgon dalam mengeksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 makin tidak menunjukan performa yang baik. Hal ini diketahui dari Rapat Paripurna dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Kota Cilegon 2018 di DPRD Cilegon, Kamis (27/6/2019).

Sebagaimana diketahui pada APBD 2018, realisasi pos pendapatan sebesar Rp1,63 triliun. Nilai ini terdapat selisih anggaran sebesar Rp 191,45 miliar dibanding target Rp 1,823 triliun yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan APBD 2017 sebesar Rp1,709 triliun, nilai pendapatan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp79 miliar.

Sementara pada pos belanja daerah 2018 hanya teralisasi hanya Rp1,590 triliun sementara belanja yang ditargetkan terserap Rp1,973 triliun. Hal ini menunjukan anggaran belanjan tidak terserap sebesar 384,352 miliar. Nilai realisasi itu juga dinilai menurun dibanding 2017 dengan nilai Rp 1,757 Triliun.

Penurunan performa APBD ini diketahui menimbulkan Sisa Lebih Anggaran 2018. Silpa ditetapkan Rp 192,902 miliar.

Selain menyoal performa anggaran, Fraksi juga mengkritik adanya temuan dan catatan BPK dalam LHP BPK RI Kota Cilegon tahun 2018. Kritik itu menyoal aset pemda yang banyak bermasalah seperti 163 bidang tanah tak berdokimen, 179 kendaraan tak berdokumen kepemilikan, 1.607 unit Gedung dam Bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar yang juga politisi Golkar tergolong vokal mengkritik pedas kinerja eksekutif. Itu disampaikan sebagai cambuk bagi pemerintah dalam mengotrol roda pembangunan di Kota Cilegon kedepan.

“Tentu sebagai legislatif kita (DPRD) harus memberikan kritik terhadap kinerja eksekutif. Ini dilakukan, agar pembangunan Cilegon berjalan maksimal. Seperti mengkritik persoalan aset, lelang bahkan pendapatan sekalipun,” kata Fakih kepada awak media usai rapat.

Fakih menekankam, beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius walikota terkait adanya temuan BPK soal aset-aset pemkot yang bermasalah.

“Kita kan menyoroti anggarannya, ada yang gak beres,” tandasnya.

Dia meminta agar temuan itu segera ditindaklanjuti. Karena waktu perbaikan diberikan sekitar 6 bulan setelah LHP BPK ditetapkan.

“Intinya harus diselesaikan seluruh temuan BPK itu, kan semua ada jadwalnya dan ada waktunya, kalau tidak salah enam bulan, tadi saya tanya sama bu Sekda (Sari Suryati-red), ada yang sudah diselesaikan dan ada yang masih proses, artinya harus selesai sebelum waktu yang ditentukan itu,” pungkasnya. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?