CILEGON, SSC – Sebanyak 4.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Cilegon rupanya harus gigit jari. Pasalnya, pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) dan Gaji ke-13 tidak akan diberikan di tahun ini. Sebab, Pemkot Cilegon masih kebingungan dengan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 36 tahun 2019 yang mengharuskan pemerintah daerah (Pemda) harus membuat Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu.

Disampaikan langsung, Kepala BPKAD Cilegon, Maman Mauludin. Ia mengatakan, pencairan THR dan Gaji ke-13 masih terkendala PP nomor 36 tahun 2019. Pasa pasal 10 poin 2, pemberian tunjangan ini harus berpayungkan perda.

“Kita (Pemkot Cilegon,red) gak mungkin menggeluarkan THR dan Gaji ke-13 ini kalau dalam PP, pemerintah harus membuat perda dulu. Membuat Perda kan gak 1-2 hari membuatnya? Bisa berbulan-bulan selesainya. Saya pesimis THR tahun ini tidak bisa teralisasi,” kata Maman kepada Selatsunda.com di Pemkot Cilegon, Jumat (10/5/2019).

Adapun demikian, kata dia, pemberian THR dan gaji ke-13 bisa dilakukan usai Idul Fitri 1440 Hijiriah.

“Kalau dilihat dari pasal yang diatas, kemungkinan pembayaran THR dan gaji ke-13 bisa dibayarkan usai Idul Fitri. Tapi kan momentnya bukan hari raya lagi itu. Karena yang dibutuhkan momentnya di Idul Fitri bukan usai Idul Fitri,” ujar Maman.

Kata Maman, Pemkot Cilegon melalui BPKAD sudah mengalokasikan sebesar Rp20 miliar untuk THR dan Gaji ke-13 untuk 4.500 ASN, TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dan THL (Tenaga Kerja Lepas) di Lingkup Pemkot Cilegon.

“Alokasi dari APBD untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 sudah kita (Pemkot,red) siapkan sekitar Rp20 miliar. Secara kesiapan sih anggaran sudah tidak masalah lagi. Tapi yang menjadi masalah itu, tidak mungkin kita melawan PP (Peratudan Pemerintah),” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here