Foto Ilustrasi (Sumber net)

CILEGON, SSC – Pemerintah Pusat lewat Kementerian Dalam Negeri diketahui telah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia tentang Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang terjerat kasus korupsi. Dalam Surat bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 ini, ASN atau PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dan apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkracht, wajib diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat.

Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi yang diminta tanggapannya belum dapat berkata lebih jauh. Pemkot masih akan mempelajari aturan baru tersebut.

“Berat, berat! Memang namanya aturan harus dilaksanakan. Tapi, nantilah kita pelajari dulu aturan. Setelah dipelajari akan kita dibahas di rapat,” kata Edi kepada wartawan,” Jumat (14/9/2018).

Hingga saat ini, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Cilegon Ati Marliati dikabarkan mengikuti rapat koordinasi Nasional dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas aturan itu. Edi mengaku belum dapat berkeputusan karena belum menerima hasil rakor tersebut.

“Nanti kita pelajari dulu lah. Kan yang kemarin ikut dalam rakor Bu Plh Sekda (Ratu Ati bersama dengan KPK, Kemendagri Kemenpan RB dan BKN. Jadi, saya belum bisa ambil keputusan dalam hal ini,” ujar Edi.

Menurut Edi, aturan itu masih perlu dipelajari dahulu karena implementasinya seolah langsung merampas hak ASN tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan masa pengabdian sekalipun terjerat kasus korupsi.

“Sebenarnya ada hak pegawai yang dirampas kalau langsung di pecat. Mereka (mantan koruptor,red) ini kan sudah berbakti kepada pemerintah dan juga masyarakat. Kadang-kadang yang korupsi ini hanya mencakup pada kesalahaan administrasi saja gak selalu memperkaya diri sendiri,” tambah Edi.

Mantan Kepala Bappeda Cilegon ini terus menanamkan dan mengajak seluruh ASN di Cilegon untuk mencegah korupsi. Ia juga meminta agar ASN dapat mengikuti dan menghormati aturan yang ditetapkan pusat.

“Saya mengajak teman-teman untuk ikutilah dan hormatlah dengan aturan. Jangan macem-macem kerjaan itu. Pokoknya jangan macem-macemlah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Mahmudin menuturkan bila pihaknya belum mengetahui informasi dari Plh Sekda terkait hasil dari sosialisasi aturan tersebut.

“Kemarin kan yang diundang itu bu Plh Sekda dan itu juga tidak bisa diwakilkan. Intinya, kita (BKPP) menunggu arahan dari Plh Sekda terkait pegawai yang pernah tersangkut korupsi,” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here