Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga didampingi Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu dan korban mahasiswa, Faris dalam konferensi pers terkait putusan persidangan Brigadir NP saat di Mapolda Banten, Kamis (21/10/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Brigadir NP, oknum polisi yang membanting mahasiswa, Faris (21) saat aksi demonstrasi HUT Ke-389 Kabupaten Tangerang, dijatuhi sanksi berat. NP mendapat sanksi mulai dari mutasi demosi, hukuman kurungan 21 hari hingga penundaan kenaikan pangkat.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, sanksi terhadap Brigadir NP berdasarkan putusan Persidangan Internal Kepolisian yang digelar di Mapolres Kabupaten Tangerang pada Hari ini, Kamis (21/10/2021) pukul 15.30 WIB. Persidangan tersebut dipimpin oleh Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro.

Dijelaskan Shinto, sejak awal sidang dimulai, penuntut membacakan dan menyampaikan fakta yang memberatkan NP. Bahwa perilaku NP membanting pendemo saat unjuk rasa adalah tindakan eksesif dan diluar prosedur. NP juga tidak mengindahkan perintah atasan dan menimbulkan korban bahkan dinilai menjatuhkan nama baik Polri.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

Dalam persidangan itu pula, pendamping NP menyampaikan perilaku yang meringankan NP. Bahwa NP setelah kejadian mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban.

Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim Kapolresta Wahyu memutuskan NP secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran disiplin kepolisian.

“Terhadap saudara NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran disiplin anggota Polri yang berat,” ungkap Shinto
dalam konferensi pers didampingi Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu dan korban, Faris saat di Mapolda Banten.

NP atas putusan itu dikenakan sanksi berlapis. Mulai dari penahanan 21 hari di tempat khusus Bid Propam Polda Banten hingga dimutasi demosi.

“NP bahkan telah dimutasikan bersifat demosi, sebagai bintara Polresta Tangerang. Ibaratnya, bintara dalam masa hukuman tidak diberikan penugasan dan kewenangan apapun,” tuturnya.

Baca juga  Tembok Penahan Tanah di Cupas Kulon Grogol Ambrol

Atas pelanggaran yang dilakukan, NP yang merupakan anggota Satreskrim juga disanksi teguran secara tertulis yang mengakibatkan tertunda kenaikan pangkatnya.

“Bahkan terhadap NP diberikan teguran tertulis, yang secara administrasi akan mengakibatkan NP tertunda proses kenaikan pangkatnya bahkan menjadi kendala dalan mengikuti pendidikan di Kepolisian,” bebernya.

Seluruh sanksi yang dijatuhkan kepada NP, kata Shinto adalah bentuk ketegasan Kapolda Banten dalam menindaklanjuti pelanggaran anggota segera cepat, efektif, transparan dan berkeadilan.

Sementara, korban, Faris mengaku sangat bersyukur atas tindakan kepolisian yang telah bersifat responsif, tegas, efektif dan juga cepat. Ia berharap, insiden yang dialaminya menjadi insiden terakhir yang dilakukan aparat.

“Insiden yang saya alami, menjadi insiden terakhir yang dilakukan aparatur kepolisian terhadap semua pengunjuk rasa baik di daerah Banten maupun di Indonesia,” harapnya. (Ronald/Red)