Foto Ilustrasi (sumber google.com)

CILEGON, SSC – Rencana Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon untuk memodernisasi sistem pengadaan tampaknya belum berjalan mulus. Salah satunya, penerapan konsolidasi pengadaan yang tujuannya untuk mempersingkat waktu proses pelelangan masih terkendala.

Kepala BPBJP Kota Cilegon, Syafrudin, Minggu (12/8/2018) mengaku, untuk mengimplementasikan konsolidasi pengadaan perlu pengelompokan paket sejenis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun hal itu belum dapat dilakukan. Salah satunya penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) belum terintegrasi.

“Kita kesulitan datanya. Rencana kalau kebutuhan sudah ada dari OPD-nya, baru kita bisa kelompokan. Memang datanya masih sulit kita dapatkan. Data sekarang ini, SiRUP dan SIMRAL belum menyatu. Jadi kita manual. Kalau ini sudah nyatu, semua data bisa terintegrasi,” ungkapnya.

Tidak hanya belum terintegrasi, namun kata Syafrudin, OPD juga masih belum secara terbuka dan transparan memasukan paket didalam SiRUP sebagaimana yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu juga membuat konsolidasi pengadaan dinilai masih sulit diterapkan.

“KPK memang minta ini bisa dijalankan, cuman SIMRAL tidak compartable sama SiRUP padahal ini kan untuk keterbukaan anggaran semua. Kemudian ada juga, kadang-kadang OPD tidak semua memunculkan paketnya di SiRUP,” terangnya.

Prinsipnya, kata Syafrudin, tujuan dari konsolidasi paket pengadaan sejenis dilakukan agar lelang lebih efisien dan proses pengadaan dapat dipersingkat. Semisalnya, dari paket-paket pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang diajukan seluruh OPD dapat dikelompokkan sesuai zonasi. Dengan pengelompokan itu, lelang paket dapat efisien. Kedepan, Ia berharap, anggaran paket sejenis dapat disatukan sehingga konsolidasi pengadaan dapat diimplementasikan.

“Misalnya rencana pengadaan paket ATK terkumpul dari seluruh OPD nilainya Rp 10 miliar. Kita bagi itu menjadi 4 paket pengadaan, dari OPD di zona barat, timur, selatan atau utara. Masing-masing misalnya nilai (konsolidasi paket) Rp 2,5 miliar, pemenangnya ditetapkan satu setiap paket. Jadi kalau zona 1 ada 10 OPD, yang 10 OPD ini tinggal minta DO (Delivery Order) atau PO (Purchase Order) saja ke pemenangnya. Itu ada kontrak payungnya,” paparnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here