CILEGON, SSC – Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Nurhadi mengakui sulit untuk mengembangkan potensi pendapatan di Terminal Terpadu Merak (TTM) lantaran sertifikat aset seluas 2 hektar belum di balik nama oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Pasca TTM dialihkan dari Pemkot ke Kementerian Perhubungan di 2017 silam sebagaimana menjalankan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, aset tersebut telah teregister di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Perhubungan. Hingga saat ini, aset tersebut belum dapat dimanfaatkan BPTD karena terkendala sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang belum memenuhi aspek legalitasnya.

“Kalau (aset dari Kemenhub) sudah tercatat di kami (BPTD), setelah itu kita menjalankan proses balik nama. Nah, sekarang kami dalam proses itu karena sertifikat itu belum diserahkan oleh Pemkot Cilegon. Kan itu masih HPL atas nama Pelindo. Kalau sudah bisa balik nama, baru kita bisa proses pemanfaatannya,” ungkap Nurhadi, belum lama ini.

BTPD, lanjut Nurhadi, telah bersurat dan menanyakan langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Cilegon untuk mengetahui sejauh mana proses balik nama diselesaikan. Pihaknya juga menelusuri ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilegon untuk mengetahui apa yang menjadi kendala selama ini sehingga sertifikat belum di balik nama.

“Kami juga sudah bersurat secara formal ke BPKAD, Kota Cilegon. Kami terus kejar pak, termasuk kami ke BPN. Kendalanya dimana, kami juga telusuri. Karena bagaimanapun aset itu kan, administrasinya harus bagus,” paparnya.

Tanpa ada sertifikat itu, kata Nurhadi, BPTD tidak bisa memanfaatkan aset TTM untuk memperoleh pendapatan sekalipun aset itu saat ini telah dikelola. Keabsahan legalitas itu, paparnya, penting untuk segera dipenuhi supaya TTM dapat dimaksimalkan.

“Kami tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kami mau mengajuin pemanfaatan aset, besaran sewanya bukan kami yang menentukan tapi DJKNL. Ketika kami mau kesitu (pemanfaatan aset), ada syaratnya. Sekarang ini kan semua (aset yang dimanfaatkan) free, tidak ada pungutan. Kami ngga bisa mungut, karena tidak ada dasar hukumnya,” pungkasnya (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here