CILEGON, SSC – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cilegon mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemkot) Cilegon di era kepemimpinan Walikota Cilegon Robinsar dapat menyesuaikan dan memasukan kondisi fiskal dan pembiayaan dalam isu strategis pada RPJMD Kota Cilegon 2025-2029. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Cilegon dalam agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang RPJMD Cilegon 2025-2029, Selasa (10/6/2025).
Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang RPJMD 2025-2029 dibacakan oleh Anggota DPRD, Rizki Ismail.
Dalam penyampaian pemandangan umum setelah mempelajari rancangan RPJMD 2025-2029, fraksi-fraksi memberikan catatan. Catatan itu menyangkut kapasitas fiskal riil daerah yakni defisit anggaran yang tidak dimasukan dalam isu strategis.
Penekanan itu disampaikan fraksi berkaca pada LKPJ Walikota 2024. Berdasarkan data laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan daerah terjadi defisit anggaran. Dimana defisit anggaran terjadi akibat PAD yang tidak tercapai atau hanya tereelisasi 61,41 persen.
Fraksi DPRD menyebutkan, jika kondisi riil keuangan daerah tidak dimasukan dalam isu strategis, hal itu dapat menimbulkan dampak serius terhadap penyelenggaran pemerintah akibat tidak adanya strategi mengatasi dan mengelola defisit. Misalnya melalui efisiensi belanja, optimalisasi PAD atau skema pembiayaan kreatif.
Fraksi-fraksi DPRD khawatir, jika hal ini tidak dipertimbangkan, program strategis bisa gagal dibiayai atau mengalami pemotongan anggaran seperti yang terjadi pada pemerintahan periode lalu yang banyak menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan.
Mengenai hal ini, Walikota Cilegon menanggapinya. Robinsar mengamini yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pemandangan umum terhadap Raperda RPJMD. Fiskal, kata Robinsar sangat menjadi tolak ukur. Karena dalam Menyusun program dalam RPJMD harus mempertimbangkan kondisi riil keuanga daerah.
“Jadi perihal bicara RPJMD, apa yang kami tuangkan dalam RPJMD, itu jadi kebutuhan masyarakat. Jadi betul apa yang menjadi masukan pemandangan fraksi terkait kesiapan fiskal juga jadi tolak ukur. Jangan sampai, kita menggagendakan sesuatu tidak didukung fiskal yang kuat,” ucap Robinsar kepada awak media usai rapat paripurna.
Prinsipnya, kata RObinsa dalam penyusunan program pembangunan dalam RPJMD harus rasional. Baik belanja dan pendapatan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tapi prinsipnya, kami harus rasional. Tapi rasional itu bukan berarti mengurangi (belanja). Bahkan bisa mendatangkan pendapatan,” paparnya.
“Contoh retribusi parkir, satu juta ternyata realisasi dua juta. Itu rasionalisasi. Rasionalisasi (dalam artian retribusi) bisa ditingkatkan. Jadi memang poinnya ingin saya tekankan apa yang di RPJMD, yang menjadi kebutuhan masyarakat,” sambungnya.
Pihaknya tidak menginginkan dengan melihat kondisi hari ini jadi pesimistis. Namun kondisi saat ini harus dijadikan motivasi.
“Kita jangan melihat kondisi hari ini, menimbulkan malah pesimis. Tetapi harus melihat hari ini harus menjadi motivasi. Supaya dalam rangka peningkatan PAD. Jadi kami optimis terus, tetapi harus rasional,” paparnya.
Terkait skema pembiayaan kreatif yang disampaikan fraksi-fraksi, kata Robinsar, Pemkot mempunyai wacana. Selain disokong dari pembiayaan APBN melalui DAK, APBD Provinsi melalui Bantuan Keuangan, sekma pembiayaan juga dapat dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), keterlibatan industri lewat CSR atau sumber pembiayaan lainnya yakni mengajukan pinjaman investasi ke Bappenas melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ia menerangkan, rencana pembiayaan pembangunan seperti Jalan Lingkar Utara (JLU) diwacanakan dapat dengan pembiayaan SMI.
“Memang kita punya planning, wacana. KPBU itu juga wacana kita planning kan baik dengan system SMI dari Bappenas ataupun mungkin pihak ketiga lainnya untuk percepatan agar bisa berjalan. Contoh seperti JLU atau seperti apa. Ketika secara hitungan operasi masuk, ngga ada salahnya juga. Yang penting, tadi fiskalnya cepat,” ucapnya.
Wacana pembiayaan pembangunan JLU, lanjut Robinsar, dapat dilakukan dengan opsi itu. Namun demikian pihaknya tetap memaksimalkan pembangunan lewat bantuan Pusat maupun Provinsi.
“Sepeti Jalan Lingkar Utara, kita buka opsi itu. Tapi kita juga memaksimalkan bantuan dari pusat atau provinsi. Kalaupun bankeu atau misalkan kpbu, ga mungkin, misalkan, 8 kilometer, mungkin 3 kilometer yang di KPBU kan. 5 kilonya yang kita garap dengan APBN atau APBD,” pungkasnya. (Ronald/Red)
