CILEGON,  SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon segera akan memanggil Pemerintah Kota Cilegon selaku pemegang saham PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) sehubungan dengan Pengunduran Diri Zamhari Hamid dari jabatan Direktur Utama.

Ketua DPRD Kota Cilegon,  Fakih Usman Umar mengatakan,  pemanggilan itu dipandang perlu karena menyangkut pertanggungjawaban pemkot cilegon kepada legislatif terkait kinerja salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Cilegon itu. Sebagai pemegang saham, kata Fakih, pemkot harus mempertanggungjawabkan seluruh yang berhubungan dengan kinerja PCM termasuk soal pertanggungjawaban Zamhari yang belum lama ini mengundurkan diri dari dirut.

“Iya lah. PCM ini kan,  kita ingin undang juga nanti melalui Plt (walikota) mengenai pengunduran Pak Zamhari. Bagaimana (pertanggungjawaban) saat periode dia,  kan kita belum tahu progressnya.  Bagaimana penggunaan anggaran.  Kan ada anggaran yang kita setujui 98 miliar itu.  Kan harus tahu juga kita,” ungkap Fakih ditemui di kantornya,  Rabu (4/7/2018) lalu.

Sekalipun telah mengetahui alasan pengunduran itu dari pemberitaan berbagai media,  kata Fakih,  namun sebagai wakil rakyat harus mendapat penjelasan dari pemkot.  Termasuk langkah – langkah yang dilakukan pemkot pasca kursi dari orang nomor 1 di PT PCM itu,  kosong.

“Harus (ada pengganti). Cuman kan sebelum diisi ini kan harus ada pertanggunjawabannya, penjelasan dari eksekutif kepada kita,” tuturnya.

Terkait pengunduran itu turut berhubungan dengan masa depan dari rencana pemkot membangun Pelabuhan Warnasari,  papar Fakih,  hal itu juga akan diminta untuk dijelaskan. Hingga saat ini,  mega proyek pemkot itu belum juga terbagun.

“Saya yakin,  kita ini rakyat cilegon menunggu kapan dibangunnya pelabuhan. Bagaimana kita membuat harapan kepada masyarakat,  itu ribuan yang akan ditampung di pelabuhan. Kalau toh ada kendala,  harus dijelaskan. Kendalanya apa,” tandasnya.

Sementara itu,  Komisaris Utama PT PCM,  Ratu Ati Marliati mengatakan,  pihaknya masih menunggu hasil audit sebagai bentuk pertanggungjawaban Zamhari.  Saat ini pasca membahas pengunduran itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), beberapa waktu lalu,  kata Ati, pihaknya berupaya mengambil langkah – langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan bisnis PCM termasuk soal progress perijinan Pelabuhan Warnasari.

“Belum. Kita belum membahas (pengganti dirut) dulu.  Karena ada tahapan-tahapan yang dilakukan agar keseharian – keseharian (PCM) berjalan dengan baik. Kita juga masih melaksanakan beberapa kegiatan perijinan yang belum terpenuhi. Untuk pertanggungjawabannya sedang menunggu audit. Makanya kita belum berbicara lebih lanjut soal itu, ” paparnya (Ronald/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here