CILEGON, SSC – Rapat paripurna istimewa DPRD Cilegon yang mengagendakan Penyampaian Surat Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon tahun 2017 mendapat sorotan tajam Pansus LKPJ.

Ketua Pansus LKPJ 2017, Hasbudin mengaku, banyaknya catatan yang diserahkan ini musti menjadi perhatian serius oleh Pemkot Cilegon. Salah satu yang tetap menjadi sorotan, yakni, banyaknya pendapatan yang seharusnya bisa digali justru hilang.

“Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi sorotan bagi kami. Bagaimana tidak, saat ini saja, pengagguran di Cilegon telah mencapai 11,81 persen. Tentu itu harus menjadi atensi bagi Pemkot,” kata Hasbudin usai paripurna, Rabu (2/5/2018).

Ia mengaku, masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang terjadi ini, lantaran implementasi disusun masih amburadul. Selain itu, hasil rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD ke Pemkot Cilegon selalu diabaikan.

“Semua rekomendasi sudah kita berikan. Program sudah jelas, regulasi ada, anggaran pun ada. Tapi, program kerja yang dilakuka oleh masing-masing OPD tidak terlaksna dengan baik. Nah, kalau sudah begitu, berarti implementasi yang dilakukan oleh Pemkot amburadul alias tidak berjalan dong. Tinggal dikomunikasikan dengan pimpinan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya meminta untuk semua komisi untuk tetap melakukan pengawasan.

“Tentu pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman di legislatif harus tetap dilakukan sehingga ke depan, penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dengan rekomendasi yang diberikan oleh legislatif,” ucapnya.

Terpisah, Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengaku, belum membaca hasi rekomendasi yang diberikan oleh legislatif kepada dirinya

“Iya nanti saya baca. Kita ada waktu 5 tahun, yah wajarlah  dikoreksi, terus nanti kita perbaiki di tahun yang akan mendatang,” ucapnya. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here