CILEGON, SSC – Pasca cuti menunaikan ibadah haji selama 40 hari, Seketaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati sudah dihadapkan dengan pembuatan skema pelaksanaan rotasi dan mutasi yang harus diajukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan (Baperjakat). Namun, hingga saat ini, skema tersebut belum juga dibuat oleh tim Baperjakat.

Sekda Sari Suryati yang dikonfirmasi tidak menampik hal itu. Ia beralasan, bahwa dirinya baru dua hari bekerja dan belum mempersiapkan apapun untuk hal tersebut.

“Nanti lagi, ibu baru dua hari kerja. Nanti aja yah untuk masalah (mutasi dan rotasi) ini,” kata Sari kepada Selatsunda.com usai ditemui di Sosialisasi Pelayanan Publik yang digelar di Aula Setda Kota Cilegon,” Kamis (20/9/2018).

Sementara itu, Seketaris Komisi I DPRD  Cilegon, Hasbi Sidik meminta agar Ketua Baperjakat harus cepat menyelesaikan persoalan mutasi dan rotasi di Lingkungan Pemkot. Bahkan, dirinya meminta agar pulang haji jangan dijadikan alasan menepis hal itu.

“Jangan bilang baru pulang ibadahlah. Selama Sekda ibadah haji, posisi Plh Sekda  dipegang oleh Plh Sekda Cilegon (Ratu Ati Marliati) kenapa tidak Plh Sekda saja? Selain ada Plh Sekda, kan ada BKPP (Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan) dan Asda 1,2 dan 3 dibawah Sekda? Terus tugas mereka itu apa,” tegas Hasbi.

Hasbi mendesak agar formasi rotasi dan mutasi ini bisa dipercepat sehingga tidak ada lagi jabatan yang kosong atau jabatan rangkap di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“Jangan sampai dengan kondisi ini membuat pelayanan kepada masyarakat terganggu. Bahkan, menurunkan kualitas bekerja di masing-masing pegawai,”ujarnya.

Hal itu perlu, lanjutnya, agar tugas dan fungsi di masing-masing OPD berjalan efektif sehingga mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

“Ini kan salah satunya masuk dalam pelayanan. Jadi jangan sampai pelayanan ini terganggu karena kualitas bekerja di Kota Cilegon menurun karena kekurangan pegawai,” ucapnya.

Perlu diketahui, Pelaksana Tugas Walikota Cilegon Edi Ariadi sebelumnya telah melayangkan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan mutasi dan rotasi tersebut. Kemendagri memberikan jawaban, agar Pemkot Cilegon segera membuat skema rotasi dan mutasi pegawai melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here