Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cilegon, Irfan Alfi di wawancara di kantornya, belum lama ini (Foto Ronald/Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Kontentasi politik pada pemilihan umum legislatif (pileg) 2019 mulai masuk masa kampanye. Terhitung dari 23 september hingga 13 april 2019, calon anggota legislatif (caleg) diberi ruang untuk berkampanye politik. Namun, ada berbagai batasan aturan yang perlu diperhatikan caleg ataupun partai saat berkampanye.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi mengatakan, caleg harus memperhatikan aturan menyangkut larangan kampanye. Dalam menyampaikan visi, misi, sambungnya, caleg diminta tidak berkampanye negatif tetapi bisa berpolitik santun.

“Dalam penyampaian, kampanye harus dialogis kemudian elegan dan tidak mencederai perseorangan atau partai politik lain ataupun mempersoalkan dasar negara. Kemudian juga kita harus menghormati perbedaan-perbedaan, jangan menyampaikan sesuatu soal SARA. Semua itu sudah diatur dan kalau dilanggar, maka implikasinya pidana,” ungkapnya, Senin (24/9/2018).

Metode kampanye caleg, lanjut Irfan, seperti pertemuan tatap muka, dialog atau pertemuan terbatas harus terdapat izin pemberitahuan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umumdan Per KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bilamana tidak ada pemberitahuan kepada Kepolisian setempat, KPU dan Bawaslu maka akan kegiatan akan dihentikan.

“Yang misalnya dalam proses tatap muka dan pertemuan terbatas, mereka (caleg atau parpol) harus berkoordinasi intens dengan kepolisian, KPU dan Bawaslu, terkait surat pemberitahuan kegiatannya. Jangan sampai itu terbatas, tidak ada surat dan dihentikan,” ujarnya.

Perlunya itu, paparnya, agar mencegah gesekan bila dilokasi yang sama kampanye juga dilaksanakan oleh caleg lain. Ia meminta agar caleg dapat memperhatikan hal itu dan pro aktif memberitahukan secara tertulis sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan.

“Kita juga mencegah terjadinya overlap di satu tempat. Maksudnya mencegah benturan satu caleg atau parpol dengan yang lain. Kita tahu, misalnya dalam satu titik ada dua kegiatan yang sama dari caleg atau partai yang berbeda. Kalau tidak ada pemberitahuan, bagaimana kemudian. Itu yang kita cegah,” urainya.

Irfan memaparkan, metode seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) juga harus berdasarkan aturan. Pemasangan APK wajib mengikuti zona yang telah ditetapkan. Tempat-tempat seperti peribadatan, tempat pendidikan seperti sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor pemerintah harus steril dari APK. Caleg juga dilarang untuk memasang APK di Pohon maupun tiang listrik.

“Parpol juga harus memperhatikan etika dan estetika, tidak sembarangan lah. Tidak boleh memaku (APK) di pohon. Pokoknya seputar yang berhubungan dengan merusak estetika lingkungan di sekitar kita, itu dilarang,” tandasnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?