CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon tampak bolak balik ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pasca pengumuman terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Pasalnya, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Cilegon masih menunggu persetujuan atas usulan formasi CPNS sekitar 800 orang dari hari ini hingga Sabtu (8/9/2018) Besok.
Kepala BKPP, Mahmudin mengutarakan, formasi CPNS yang diusulkan Pemkot masih menunggu persetujuan Menpan-RB hingga esok hari. Hal itu menyesuaikan atas hasil rapat koordinasi nasional dengan tim Kemenpan-RB, yang diselenggarakan, Kemarin.
“Kemarin itu kan rakor, diikuti hampir seluruh kota, kabupaten dan provinsi, hampir 560 daerah lah. Cuman kemarin itu, kelihatannya Menpan belum siap untuk pembagian formasi. Sudah ada yang siap sekitar 81 daerah, cuman kitanya ini masih ada yang diminta Menpan. Ada yang belum di paraf Deputinya, ada juga yang belum ngirimin excel, ada juga yang belum ngirim formasi. Jadi gak serentak. Makanya yang diluar 81 daerah itu, hari ini sampai besok nanya lagi ke Kemenpan,” ungkap Mahmudin dikonfirmasi, Jumat (7/9/2018).
Dari informasi terakhir yang diterima BKPP, berkas usulan tinggal menunggu persetujuan Menpan-RB. Bilamana belum disetujui, BKPP akan menunggu kepastian di hari terakhir.
“Katanya, Informasi dari Kemenpan, seperti Cilegon, sudah di meja Menpan tinggal tunggu tanda tangan. Kalau hari ini sudah ditanda tangan, insya Allah, balik, kita bawa formasi. Tapi kalau belum, sampai besok kita nunggu,” tandasnya.
Disinggung berapa jumlah formasi yang akan disetujui, Mahmudin cukup optimis dengan usulan yang diajukan sekalipun persetujuan itu mengacu pada dua hal yang dipertimbangan baik akumulasi sejak tahun terakhir perekrutan CPNS di tahun 2014 lalu ataupun pertimbangan jumlah PNS yang telah pensiun.
“Totalnya 800 orang dengan kebutuhannya mulai dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.Tenaga teknis itu seperti tenaga ahli komputer, tenaga ahli perencanaan, tenaga ahli infrastruktur dari seluruh OPD. Tapi, Kemenpan juga minta data yang pensiun. Kita tidak tahu apakah yang dipakai akumulasi atau akhir tahun. Kalau dipakai data pensiun tahun 2017, kita sedikit, 120 orang saja.Tetapi kalau dari moratorium, kita bisa dapat 700 sampai 800 orang,” terangnya (Ronald/Red)
