CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon telah menyampaikan rekomendasi atas LKPJ Walikota Cilegon 2024 kepada Walikota Cilegon yang digelar dalam rapat paripurna DPRD, Hari ini, Kamis (15/5/2025). Dari sejumlah catatan pada rekomendasi itu, salah satunya DPRD meminta agar Pemkot dapat konsen memanfaatkan aset daerah melalui inventarisasi aset.
Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki mengatakan, ada sejumlah catatan pada rekomendasi LKPJ Walikota 2024. Salah satunya dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah, DPRD meminta agar Pemkot dapat memanfaatkan Esk Gedung Matahari.
“Terkait aset Pemerintah yakni eks matahari. Eks Matahari itu mau di bagaimanakan. Makanya kita merekomendasikan, supaya difungsikan dengan baik. Karena itu (status hukum sengketa lahan) sudah final,” ujar Masduki ditemui usai rapat paripurna.
Optimalisasi Eks Gedung Matahari itu, kata Masduki dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Yang jelas aset itu diharapkan dapat dimanfaatkan.
“Matahari itu mau digunakan oleh pihak ketiga kek, atau bangunan apa. Yang penting matahari lama ini jangan terbengkalai, minimal memiliki pendapatan,” ungkapnya.
Catatan lain juga menyangkut adanya sejumlah aset yang masih bermasalah. Diantaranya aset Pemkot dan DPRD yang saat ini masih berstatus pinjam pakai.
“Selanjutnya persoalan, aset juga. Persoalan tuntaskan adminstrasi aset yang ada. Karena bicara aset bicara kedepannya. Contoh seperti DPRD ini, statusnya pinjam pakai. Ini belum selesai,” paparnya.
Mengenai optimalisasi pajak daerah, hal itu juga menjadi catatan rekomendasi dari DPRD. Pihaknya meminta petugas pajak dapat aktif memungut pajak agar potensi pendapatan daerah dioptimalkan.
“Jangan pasif memungut pajak, supaya potensi pendapatan kita tinggi. Kenapa begitu, karena PBB itu kadang-kadang, mereka ngga jemput bola. Mereka hanya menunggu saja,” terangnya.
Ia juga menyebutkan, Pemkot dalam meningkatan retribusi daerah, harus bisa berinovasi. Di mana Pemkot dapat mencontoh Kota Bandung yang memungut retribusi sampah dibebankan dalam pembayaran bulanan PDAM.
“Ada ide kreatif, terkait dengan sampah. Di Kota Bandung itu, sampah itu dicantolkan di PDAM. Seperti retribusinya, mereka bayar air bayar juga retribusinya. Seperti PLN, berbarengan dengan PPJ,” paparnya.
Ia mengenai catatan lainnya turut menyinggung soal pusat UMKM. Menurutnya, aset Gedung Dekranasda di JLS yang keberadaannya untuk IKM itu masih belum jelas. DPRD meminta agar aset itu dapat dikaji ulang kelayakannya.
Pihaknya mengaku sangat optimis dengan kepala daerah Kota Cilegon saat ini. Namun rekomendasi yang disampaikan jangan sampai tidak direalisasikan. Pihaknya meminta agar rekomendasi dapat ditindak lanjuti Pemkot Cilegon.
“Rekomendasi jangan dijadikan formalitas belaka, diterima, diparipurnakan, tanpa ada tindak lanjut seterusnya. Karena DPRD punya wewenang, di pengawasan,” terangnya.
Sementara, Walikota Cilegon Robinsar mengakui ada rekomendasi pada LKPJ 2024 dari DPRD terkait Eks Gedung Matahari dan Gedung Deskranasda di JLS.
Saat ini Gedung Dekranasada IKM di Eks Bangunan Kejari itu sedang ditindak lanjuti. Karena terdapat permintaan Pengadilan Negeri (PN) untuk memanfaatkannya menjadi Gedung Pengadilan.
Sementara terkait dengan Esk Gedung Matahari, kata Robinsar, saat ini pihaknya tengah melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS). FS itu dilakukan agar saat membangun benar-benar layak dan terencana.
“Eks Kejari (Gedung Dekranasda) itu kemarin itu ada permintaan dari PN, sedang kita tindak lanjuti. Kalau Matahari Lama sedang kita FS-kan. Matahari itu mau dibuat apa jangan sampai kita salah memperhitungkan salah perencanaan, sehingga mubazir tidak membangun,” terangnya.
“Pada prinsipnya harus kehati-hatian dan harus bermafaat. Tetapi prinsipnya ke arah sana. FS itu kan merencanakan, apa layaknya. Jadi kita ingin FS yang betul jangan sampai salah dalam memprogramkan salah dalam membagunnya,” pungkasnya. (Ronald/Red)
