CILEGON, SSC – Komisi I DPRD Kota Cilegon meminta agar OPD yang menjadi mitra kerjanya dapat meningkatkan koordinasi dengan OPD lain dalam mengantisipasi bencana hidro meteorologi saat menghadapi musim penghujan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Ahmad Hafid setelah melakukan kunjungan baru-baru ini ke mitra OPD salah satunya BPBD Cilegon.
Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Ahmad Hafid mengatakan, pihaknya datang ke BPBD untuk mengetahui sejauh mana kesiapan tanggap bencana dalam menghadapi kondisi cuaca yang saat ini tidak baik atau cuaca ekstrem.
“Kami Komisi I kunjungan, sidak agar mempersiapkan kesiapan bagaimana menghadapi bencana. Peralatannya bagaimana, kemudian respon dari BPBD seperti apa, maka dari itu kita lakukan itu supaya kejadian yang terjadi, bisa diminimalisir,” ujar Hafid ditemui di ruang Komisi I DPRD Cilegon, Selasa (10/12/2024).
Sejauh ini, kata Hafid, pihaknya melihat OPD dalam mengantisipasi potensi bencana hidro meteorologi, penanganannya masing-masing. Karena masing-masing OPD memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Meski demikian, koordinasi antar OPD sangat penting agar penanganan dapat dilakukan maksimal.
Seperti dalam penanganan potensi bencana pohon tumbang, bukan menjadi kewenangan BPBD saja. Semestinya jauh sebelum terjadi kejadian saat terdapat potensi pohon tumbang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Dinas Perkim Kota Cilegon sudah turun melakukan deteksi dini yakni dengan melakukan pemotongan terlebih dahulu.
“Penanganannya sendiri-sendiri karena memang masing-masing punya peran dan fungsi, berbeda tapi saling berkaitan. Kemudian terkait Perkim juga, soal pohon tumbang. Kalau BPBD itu menangani pohon yang tumbang. Seharusnya Perkim juga dengan kondisi cuaca ekstrem itu, Perkim harus mengontrol, harus melakukan pemotongan. Jadi kalau BPBD sudah tumbang dia yang potong,” ungkapnya.
Menurut Hafid, kondisi tersebut menunjukan jika sistem birokrasi yang dijalankan kaku. Kepada OPD terkait, Hafid meminta untuk dapat meningkatkan koordinasi agar tidak merugikan masyarakat.
“Jadi dalam hal ini agar tidak terjadi miss di lapangan, agar masyarakat jangan sampai dirugikan terlihat dalam penanganan dinas terkait itu harus koordinasi,” ucapnya.
Tidak hanya persoalan penanganan pohon tumbang, Hafid juga meminta agar penanganan banjir perlu ditingkatkan koordinasi antar OPD. Menurutnya BPBD dalam menangani kejadian pohon tumbang sudah merespon cepat. Namun untuk potensi banjir, BPBD juga perlu berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Karena menyangkut normalisasi sungai atau saluran irigasi menjadi kewenangan DPUPR.
“Banjir ini kan bukan hanya BPBD saja, tetapi terkait juga dengan Dinas PUPR. Terkait irigasi gorong-gorong dan sebagainya. Itu juga harus dilakukan komunikasi yang aktif, semua berkaitan. Saya meminta agar seluruh dinas yang berkaitan dengan itu, harus sinergi dan selaras,” paparnya. (Ronald/Red)
