CILEGON, SSC – Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten mengultimatum operator kapal di Pelabuhan Merak menyangkut penegakkan aturan manifes penumpang. Sekalipun bukan menjadi kewenangan penuh otoritas pelayaran di Banten ini, pemenuhan manifes penumpang wajib dipenuhi karena turut berkaitan dengan keselamatan ketika kapal berlayar.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Yefri Meidison, Rabu (11/7/2018) mengatakan, seluruh operator kapal baik ASDP maupun perusahaan pelayaran lain di Pelabuhan Merak dinilai abai akan pentingnya manifes penumpang. Padahal data penumpang yang diminta untuk dipenuhi secara lengkap itu menjadi kewajiban operator kapal menjamin keselamatan penumpang.

“Semisalnya (penumpang) kendaraan pribadi dan bus, itu kan ada ketentuannya. Sopir bus itu diberikan form, terus diisi sama dia. Kan misalnya bus dari Jakarta ke Sumatera (waktu tempuh) cukup panjang, masak tidak bisa isi (data penumpang) 50 orang. Kalau kayak di bandara kan tinggal scan. Indomaret juga begitu tinggal scan, ” ungkapnya seraya mencontohkan ketika memegang alat scan tiket penumpang.

Aturan manifes penumpang, sambungnya, sudah diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan dan PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket. Hanya saja dari pengamatan dilapangan, aturan itu tidak diberlakukan dengan akurasi data lengkap.

“Sekarang ini kan kita mau tahu si (penumpang) A naik kapal apa, si B naik kapal apa, itu kita tidak tahu. Kalau dengan sistem misalnya (penumpang) kapal A, dia langsung masuk di kapal dan operatornya langsung scan KTP penumpang, itu kan bisa dilakukan. Kalau dulu seperti Mata Pensil, Sekarang untuk operator pelabuhan kan satu tangan di ASDP, malah tidak ada” tegasnya.

Untuk mengimplementasi aturan itu, KSOP Banten telah berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi (BPTD) Wilayah Banten agar kedua otoritas tidak misskominikasi. Ia meminta agar operator segera menerapkan aturan itu paling lambat sudah diberlakukan pada awal Agustus mendatang. Sebagaimana diketahui, Catatan kelam kecelakaan laut yang menimpa KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara dan KM Lestari Maju di Selayar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu menjadi pembelajaran penting seluruh otoritas pelayaran tak terkecuali juga termasuk KSOP Banten.

“Pasti dong. Karena apa, kan kita harus memastikan jumlah penumpang yang ada diatas kapal. Kalau tidak ada manifest, siapa yang mau disalahkan. Prinsipnya, mari kita sama-sama tertib administrasi, ” ujar Yefri tegas. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here