Sebuah kapal barang sandar di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Banten, Kecamatan Ciwandan, Cilegon. (Foto Dok)

CILEGON, SSC – Rencana Pemerintah Kota Cilegon lewat Dinas Perhubungan untuk memasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa rambu navigasi, tidak akan tumpang tindih dengan jasa yang diberlakukan pemerintah pusat atau operator pelabuhan lain. Hal ini disampaikan Kepala Dishub Cilegon, Andi Affandi saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (2/8/2018).

Potensi pendapatan dari retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2013, dijelaskan Andi, juga tidak akan memberatkan para pelaku pelayaran di Banten ketika diterapkan. Diketahui, Dishub telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan RI untuk pemasangan rambu navigasi. Saat ini, pengadaan rambu itu sedang dalam tahap pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lewat pagu anggaran APBD Cilegon senilai Rp740 juta.

“Jadi nanti yang akan memasang alat kenavigasian kita akan diarahkan oleh Direktorat Kenavigasian. Prinsipnya masing-masing instansi memberikan pelayanan, sehingga tidak double (pungutan). Ngga berebut sama yang lain,” papar Andi.

Rambu navigasi yang akan dipasang itu, kata Andi, nantinya akan menjadi suatu penanda di area laut bagi kapal sesaat sebelum sandar di pelabuhan. Andi mengibaratkan area parkir untuk kapal itu seperti parkir kendaraan. Lebih jauh, kata Andi, Rambu itu juga wajib disediakan pemerintah sebagaimana mengikuti aturan internasional. Saat ini penyediaan atas sarana itu telah disediakan sejumlah pelabuhan di Banten diantaranya Pelindo Banten dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera (KBS).

“Semisalnya tempat parkir kan tidak satu, ada di beberapa area. Jadi terserah mobil itu mau parkir dimana. Dalam hal ini (area parkir kapal dilaut), yang sudah ada kan Pelindo, KBS dan KSOP, sama yang mau kita buat, jadi 4. Makanya kita direkomendasikan untuk membantu pemerintah pusat, ” terangnya.

Sejauh ini, dipaparkan Andi, Dishub telah mengajukan pemasangan dibeberapa wilayah di Perairan Cilegon. Namun untuk menentukan dimana rambu itu akan dipasang menjadi kewenangan Direktorat Kenavigasian.

“Titik-titik yang diajukan itu ada dalam kajian kita, dan sudah dilihat direktorat navigasi. Yang kita ajukan itu ada di Ciwandan, di Suralaya, ada di Merak. Untuk menentukan nanti alat ini akan ditaruh dimana, yang menentukan mereka, ” terangnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here