Lokasi kantor PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) yang bersinggungan dengan Proyek dermaga VII, Pelabuhan Merak, Cilegon, Selasa (9/10/2018). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) dan PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman bersama atau Memorandum Of Understanding (MOU) terkait pelepasan aset milik PCM yang akan digunakan untuk pengembangan Dermaga VII, Pelabuhan Merak.

Direktur SDM dan Umum PT PCM, Arief Rivai Madawi yang dikonfirmasi mengatakan, rencana penandatangan Mou itu didasari atas adanya beberapa pertemuan yang dilakukan pihaknya dengan ASDP.

“Jadi memang kita sudah melakukan pertemuan, sudah dua kalilah. Memang ada Mou yang harus kita tandatangani bersama, Insya Allah minggu-minggu ini atau minggu depan ya. MOU itu berkaitan dengan pelepasan dari aset PCM,” ungkap Arief, Selasa (9/10/2018).

Bentuk kesepahaman, lanjut Arief, akan menyiratkan sejumlah poin yang dibuat kedua pihak baik hak maupun kewajiban. Poin kesepakatan akan dititikberatkan pada dua hal salah satunya terkait dengan penyelesaian Serfitikat Hak Guna Bangunan Kantor PCM.

“Memang ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, pertama terkait sertifikat. Dulu itu (Kantor PCM) kan belum sertifikat HGB murni, masih hak pakai. Semestinya tahap awal itu sudah HGB murni saat kita beli dulu. Hanya memang ada pensertifikatan yang dulu agak keliru, karena statusnya (PCM) waktu itu PD. Jadi memang saat ini harus ada proses sertifikasi ke HGB murni. Sekarang ini sedang proses di notaris,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, Mou juga akan menuangkan kesepakatan mengenai nilai pelepasan aset PT PCM yang akan digunakan PT ASDP. Nilai pembayaran atas lahan PCM yang digunakan itu akan ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berdasarkan penunjukan yang disepakati kedua pihak.

Diketahui tahun 2017 silam, baik ASDP maupun PCM telah menunjuk KJPP masing-masing untuk menaksir harga lahan dan gedung PCM. Namun hasil KJPP keduanya berbeda dan tidak memenuhi kesepakatan bersama.

“(nilai taksiran) itu ditentukan konsultan, tapi memang semua itu di fasilitasi ASDP. Tapi artinya penunjukannya itu kita diketahui. Misalnya, penunjukan KJPP si A, itu sudah dilakukan dan sudah diketahui kita. Sampai saat ini memang (hasil nilai taksiran atau apraisal) itu belum tapi kalau (apraisal PCM tahun 2017) dari kita sudah. Tapi itu kan harus itu perlu diverifikasi kembali,” ujar Arief.

Arif menerangkan, bilamana hak dan kewajiban telah diselesaikan kedua pihak maka kompensasi atas pelepasan aset akan diproses bersama. Ia berharap, seluruh proses dapat cepat diselesaikan agar tidak terdapat pihak yang dirugikan.

“Ketika ada kesepahaman, kita sudah menyelesaikan administrasi, menyelesaikan sertifikat dan mengesahkan (nilai) KJPP, baru ada kebijakan. Bahwa itu ada satu keterangan yang menyatakan proses itu dilakukan, tinggal dari ASDP bisa mempercepat itu, direksi sudah okay. Tinggal itu bisa ditransaksikan,” terangnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here