Pengendara melintas di depan Gedung Plaza Mandiri di Jalan SA Tirtayasa, Cilegon, belum lama ini. Gedung ini sempat direncanakan akan dikembalikan ke fungsi bisnis melalui skema KPBU. Foto Ronald/Selatsunda.co.

CILEGON, SSC – Kabar tentang rencana Pemerintah Kota Cilegon mempercepat pembangunan konstruksi Jalan Lingkar Utara (JLU) lewat skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) lama tak terdengar. Pasalnya saat ini,  Pemkot tengah menyiapkan langkah – langkah untuk mengevaluasi Pra Studi Kelayakan Bisnis (Feasibility Study) yang diajukan PT Sinsera Semesta Raya selaku badan usaha yang akan bekerjasama.

“Pra FS yang sudah disusun oleh pihak Sinsera akan dilakukan kajian. Kajiannya itu nanti akan dilakukan pihak ketiga,” ungkap Anggota Tim KPBU, Sabri Wahyudin ditemui di Kantor Pemkot Cilegon,  Rabu (10/10/2018).

Pra FS, kata Sabri yang juga Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Cilegon akan dikaji oleh pihak ketiga. Dimana untuk menentukan pihak ketiga akan dilakukan melalui proses lelang oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Cilegon. Hasil kajian pihak ketiga itu nantinya akan menentukan layak atau tidaknya pra FS JLU dikerjasamakan.

“Leading sektornya ada di Barjas, Itu dilelangkan. Karena kemampuan pemkot tidak semua memiliki ilmu, makanya itu dilibatkan pihak ketiga. Jadi apa-apa yang harus dievaluasi pada pra FS yang telah disusun Sinsera, nanti akan dilakukan pihak ketiga. Jadi untuk menentukan apakah itu layak atau tidak, itu (hasil evaluasi) dari pihak ketiga,” tandasnya.

Diketahui, Skema KPBU yang diprakarsai PT. Sinergi Semesta Raya (Sinsera) telah dibahas pemkot jauh sebelumnya. Skema kerjasama yang tertuang dalam pra FS menyiratkan rencana pembangunan konstruksi dan kawasan industri di JLU. Konsekuensinya, Sejumlah proyek lain akan dikonsesikan sebagai kompensasi JLU yang dikerjasamakan. Proyek lain yang dikonsesikan yakni pengelolaan lahan di Terminal Terpadu Merak (TTM), Gedung Plaza Mandiri, pengembangan smart city maupun pengolahan air bersih atau sea water reverse osmosis (SWRO).

“(Konsesi JLU untuk proyek lain) pertama water osmosis, kemudian ada juga Smart City. Untuk Plaza Mandiri itu tidak bisa karena dari ketentuannya, itu perniagaan. Kalau perniagaan itu kerjasama pemerintah dengan swasta,” paparnya.

Prinsipnya, kata Sabri, proses KPBU membutuhkan waktu panjang dan kajian yang komprehensif. Kajian KPBU JLU turut  bergantung pada lahan yang tersedia. Selama lahan JLU telah tersedia maka dimungkinkan skema KPBU dapat dikerjasamakan.

“Proses memang cukup panjang. Karena didalam ketentuan apabila itu terkait dengan lahan, dalam hal ini lahannya kan disiapkan pemda.  Minimal 80 persen lahan sudah siap baru dapat di KPBU-kan. Kalau keseluruhan pembebasannya dapat dilakukan, kerjasamanya bisa dipercepat,” terangnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here