CILEGON, SSC – Pemkot Cilegon saat ini tinggal menunggu restu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur terkait Kelas Jabatan Dalam Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk ASN.

“Dua hari lalu, kami (Bagian Organisasi Setda Cilegon) bersama dengan Bu Sekda (Sari Suryati) telah menjelaskan kepada Tim Validasi Evaluasi bagian Kesejahteraan SDM AP Kemenpan RB Otok Kuswandaru dan Kepala Bidang Penyiapan Kemempan RB Karmaji,” ungkap Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anforjab Bagian Organisasi dan Reformasi  Birokrasi Ipung E Setianingrum kepada Selatsunda.com, Rabu (23/5/2018).

Ipung mengaku, usulan yang diajukan oleh Pemkot Cilegon mengenai kelas jabatan akan  ditandatangani oleh Menteri RB sebelum Lebaran tahun ini. Meski mendapat persetujuan, usulan yang diajukan ini belum tentu bakal 100 persen diterima oleh Menteri RB.

“Kalau dari tim Tim Validasi Dokumen Evaluasi Kemenpan RB, sebelum lebaran ini berkas yang kita ajukan ini sudah ditandatangan sama Pak Menteri. Namun, ada pula usulan yang kita ajukan ini ada yang dinaikkan atau malah diturunkan oleh Pak Menteri. Kita sih secara prinsip tinggal menunggu keputusan dari Pak Menteri aja,” ujar wanita berkecamata ini.

Ipung mencontohkan usulan yang diajukan oleh Pemkot Cilegon ke Kemenpan RB, yaitu, kelas jabatan untuk lurah, camat, pegawai pelaksana, ajudan pimpinan dan pejabat bendahara.

“Melihat keseriusan Pemkot Cilegon yang selalu berkoordinasi dan konsultasi ke Kemenpan RB terkait kelas jabatan, kemungkinan usulan yang kita ajukan ini dapat diterima dan langsung ditandatangi oleh Pak Menteri,” ucapnya.

Mengenai realiasi penerapan kelas jabatan, masih kata Ipung, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke kepala daerah.

“Kita hanya sebagai menyusun saja. Adapun yang berhak menentukan kapan pelaksanaan ada di Pak Plt Walikota (Edi Ariadi),” pungkasnya. (Ully/red)

Komnetar anda tentang berita diatas?