Rapat paripurna DPRD Kota Cilegon tentang penyelenggaraan tanggapan/jawaban DPRD terhadap pandangan umum walikota atas 2 raperda inisiatif DPRD Cilegon, Senin (11/10/2021). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mendesak agar Pemkot Cilegon untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas. Wakil rakyat meminta agar pemkot mempekerjakan 1 persen dari total penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintahan ataupun perusahaan di Cilegon. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna tentang Tanggapan/Jawaban DPRD Terhadap Pandangan Umum Walikota atas 2 raperda Inisiatif DPRD Cilegon.

Juru bicara jawaban fraksi penyelenggaraan raperda inisiatif DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Nasdem PKB Andi Kurniadi mengatakan, keberadaan para penyandang disabilitas selama ini masih dianggap sebelah mata. Baik perusahaan, industri maupun pemerintah belum banyak menyerap penyandang disabilitas untuk bekerja.

“Mewakili tanggapan fraksi ini, kami (legislatif) ingin menyampaikan tanggapan dari Walikota Cilegon soal rapeda inisiatif ini. Pada raperda ketenagakerjaan ini, kami mendesak agar setelah raperda ini terbit, pemerintah dapat mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas untuk bisa bekerja,” kata Andi kepada Selatsunda.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga  Pemkot Cilegon Gelontorkan Rp 2,3 Miliar Bangun 4 Palang Pintu

Andi menambahkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk  mempekerjakan 1 persen kaum disabilitas dari jumlah pegawai yang ada. Karena itu merupakan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Di mana pemerintah harus menjamin pemenuhan hak kaum disabilitas mendapatkan pekerjaan.

“Selain itu, untuk melindungi penyandang disabilitas dari eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” tambah Andi.

Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta sepakat dengan rapeda inisiatif DPRD Cilegon untuk memfasilitasi 1 persen para penyandang disabilitas.

“Bagus tuh. Kami mendukung sekali raperda ketenagakerjaan yang mana diusulkan ada para penyandang disabilitas. Dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jika mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat biasa untuk dapat bekerja,” ujar Sanuji.

Baca juga  Hingga Triwulan III 2021, Kinerja Bank Bjb Tumbuh Positif

Lanjut Sanuji, agar dapat diterima kerja di perusahaan maupun pusat pemerintahan, penyandang disabilitas akan dibekali keterampilan dengan cara memberikan pelatihan kerja. Begitu juga pihaknya akan menyediakan fasilitas khusus di setiap bangunan gedung dan ruangan di pusat pemerintahan maupun perkantoran bagi penyandang disabilitas.

“Tidak hanya tenaga juga yang dipersiapkan. Fasilitas bagi mereka (kaum disabilitas) pun harus disiapkan juga sehingga bisa memberi rasa aman bagi para kaum disabilitas tersebut,” lanjutnya.

Ia berharap, seluruh pelaku usaha setelah raperda ini disahkan dapat semakin terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja bagi kaum disabilitas.

“Para penyandang disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan ekonominya,” pungkasnya. (Ully/Red)