CILEGON, SSC – Perusahaan pelayaran yang melayani penumpang di penyeberangan Merak-Bakauheni akhirnya dapat bernafas lega. Diketahui hal itu terjadi lantaran penerapan pembatasan ukuran kapal angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni yang dijadwalkan akan diberlakukan pada tanggal 24 Desember 2018, ditunda.

Hal ini dituangkan dalam surat bernomor HK.202/2/19/DRJD/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 88 Tahun 2014 yang ditantatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi tanggal 14 Desember 2018.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum DPP Gapasdap, Ketua Umum DPP INFA dan ditembuskan ke Menteri Perhubungan, Gubernur Banten, Gubernur Lampung dan belasan pejabat instansi pemerintah baik di pusat dan daerah. Surat ini diterbitkan sebagai wujud untuk mendukung kelancaran angkutan penyeberangan pada masa Natal dan Tahun Baru 2019.

“Memang benar ada surat tersebut. Yang di tanda tangan bapak Dirjen Hubdar dan di tujukan ke asosiasi,” jawab Kepala Balai Pengelola Tranaportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, Nurhadi secara singkat saat dikonfirmasi, Senin (17/12/2018).

Sementara itu, Kepala DPC Gapasdap Cabang Merak, Togar Napitupulu juga membenarkan adanya surat penundaan penerapan aturan pembatasan kapal tersebut. Surat tersebut diterbitkan sebagaimana menanggapi surat permohonan Gapasdap bernomor 100/DPP-GAPASDAP/XII/2018 yang meminta agar Kemenhub meninjau kembali PM 88.

“Memang betul ada surat itu. Itu memang ada usulan dari kami, mengajukan permohonan agar menunda (penerapan aturan) itu. Karena, kalau pindah lintasan infrastrukturnya belum memadai,” ujar Togar.

Diketahui dari data yang dilansir Gapasdap Merak, jumlah kapal yang melayani penyeberangan Merak – Bakauheni sebanyak 68 kapal dimana 26 kapal diantaranya berukuran dibawah 5.000 GT. Keduapuluh enam kapal ini, 7 kapal diantaranya telah naik GT, 1 kapal pindah lintasan, 3 kapal dalam proses naik GT dan 15 kapal belum naik GT.

“Jadi dengan ada penundaan ini, nanti kita mengajukan lagi perpanjangannya,” paparnya.

Berikut dua poin yang disampaikan pada surat tersebut, yaitu :

Pertama, pelaksanaan pembatasan ukuran kapal dibawah 5000 GT pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 88 Tahun 2014 sementara ditunda dan akan disampaikan lebih lanjut setelah kegiatan angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Kedua, Untuk kapal-kapal berukuran dibawah 5000 GT yang persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan berakhir pada tanggal 23 Desember 2018, agar mengajukan kembali proses perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here