PNS di Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang bekerja di lingkup Pemkot Cilegon bakal dipangkas. Pemotongan TPP sehubungan dengan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja Kota Cilegon akibat dampak Covid-19 (Virus Corona).

Diketahui, pemotongan TPP berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KM 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Dalam butir kedua (a) tertulis bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai.

Rasionalisasi tersebut dilakukan bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara(ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya. Jika tunjangan di daerah lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat agar melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai.

Salah satu ASN Cilegon meminta agar pemkot dapat mengkaji aturan tersebut dan jangan langsung memotong TPP. Karena bila dilakukan maka kondisi ASN akan mengalami kesulitan.

“Semestinya pemerintah jangan mengambil sikap langsung memotong TPP pegawai. Apalagi dasar pemotongan TPP ini karena, tunjangan di daerah lebih tinggi dari pada di pusat. Pemberian TPP kan tergantung kemampuan keuangan daerah. Kalau begini, kami (pegawai) juga susah,” kata sumber yang merahasiakan namanya kepada Selasunda.com,” Kamis (28/5/2020).

Ia berharap, kepala daerah dapat mengkaji kebijakan pemotongan tunjangan sebelum benar-benar diberlakukan.

Sementara, Seketaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Cilegon Sari Suryati menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempelajari Surat Keputusan Bersama (SKB 2 Menteri) soal pemangkasan TPP.

“Bila dilihat dari isi SKB 2 menteri, kayaknya mau didorong untuk Covid-19 khawatir ada kekurangan anggaran. Jika dilihat dari regulasi Kemendagri yang pertama, bahwa tunjangan kinerja akan menyesuaikan dengan kelas jabatan serta menyesuaikan kemampuan amggaran masing-masing daerah. Karena sekarang lagi Covid-19, semua akan terkonsentrasi semuanya ke bencana tersebut,” terangnya.

Ia menjelaskan, kebijakan pusat tesebut dikeluarkan karena APBN mengalami defisit anggaran sebesar Rp 73,4 triliun. Pusat meminta agar daerah merasionalisasi anggaran.

Sejauh ini, kata Sari, pemkot masih mengkaji penyesuaian rasionalisasi ABPD Cilegon kaitan dengan kebijakan tersebut.

“Saat ini kami tengah menghitung berapa sebenarnya defisit anggaran tersebut akibat covid-19 ini,” jelasnya.

Sementara, Walikota Cilegon, Edi Ariadi menjelaskan, pemkot masih belum memutuskan kebijakan tersebut. Seluruhnya masih dikaji komprehensif.

“Kita pun tidak tahu sampai kapan covid-19 ini berakhir. Takutnya enggak sampai desember. Terus cadangan anggaran mana lagi yang akan kita geser. Sementara kita lagi sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021,” imbuh Edi. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here